Jumat, 19 April 2019

DKPP RI Pulihkan Nama Baik Bawaslu Riau

politik | Kamis, 31 Januari 2019 | Dibaca: 134
Terkait Deklarasi Dukungan
DKPP RI Pulihkan Nama Baik Bawaslu Riau

JAKARTA, RIDARNEWS.COM - Terkait aduan warga bernama Fajar Suryapratomo ke DKPP RI atas kinerja Bawaslu Provinsi Riau yang telah memproses 11 Kepala Daerah di Riau membuat pernyataan dukungan kepada salah satu Capres/ Cawapres di salahsatu hotel ternama di Pekanbaru, dinyatakan ditolak oleh DKPP RI.

Pernyataan menolak, berdasarkan Keputusan DKPP RI terkait pengaduan Nomor 291/DKPP-PKE-VII/2018.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Bawaslu Provinsi Riau.

Dalam siaran pers yang diterima ridarnews.com, Ketua Bawaslu Provini Riau, Rusidi Rusdan menyampaikan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan Menolak semua aduan pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Bawaslu Provinsi Riau dalam sidang lanjutan pembacaan putusan siang ini (Rabu) di Kantor DKPP RI Jalan HM Thamrin No 14 Jakarta Pusat.

"Sebelumnya, Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau diadukan oleh seorang warga pekanbaru yang  bernama Fajar Surya Pratomo dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu," ucap Bang Rus, sapaan akrabnya.

Fajar bersama enam orang penasehat hukum yang terdiri dari Feri, Robi, Arya Ismail, Said Surya, dan Indra mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan dan 4 anggota lainnya dikarenakan  11 Kepala Daerah yang mengikuti Deklarasi menyatakan dukungan terhadap salah satu Paslon Capres dan Cawapres tanggal 10 Oktober 2018 yang lalu di Hotel Aryaduta Pekanbaru membuat resah masyarakat dengan mengatakan bahwa 11 Kepala Daerah terancam pidana pemilu.

Per tanggal 16 Oktober 2018, Bawaslu Riau melakukan pengawasan terhadap Deklarasi yang dibuat oleh Tim Kampanye Provinsi Riau dengan melibatkan 11 Kepala Daerah tersebut.

DKPP RI berkesimpulan bahwa langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu Riau sudah sesuai dengan peraturan Bawaslu. Transapransi informasi kepada masyarakat merupakan hal yang positif.

Untuk kesalahan tanggal dalam surat pemanggilan kepala daerah, diakui oleh Bawaslu Riau.

"Kesalahan ini murni kesalahan teknis yang dilakukan oleh staf sekretariat Bawaslu Riau dikarenakan copy paste surat sebelumnya dan hal ini tidak dapat dibebankan pertanggung-jawabannya kepada Teradu", ujar anggota majelis saat membacakan putusan.

Dr. Harjono ketua Majelis bersama dengan 5 anggota majelis lainnya yaitu Dr. Alfitra Salamm, Fritz Edwar Siregar, P.hd , Prof. Dr. Muhammad, Prof. Dr Teguh Prastyo dan Ida Budiati, SH, MH. menyampaikan bahwa menolak semua aduan penggugat untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Teradu (ketua dan anggota Bawaslu Riau).

"Saya bersyukur atas putusan DKPP ini karena telah memeriksa dan  mengadili dengan seadil-adilnya, karena memang kita sudah bekerja on the track," ujar Rusidi usai mengikuti sidang pembacaan putusan di Jakarta. (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Selasa, 19 Maret 2019
Selasa, 19 Maret 2019
Senin, 18 Maret 2019
Senin, 18 Maret 2019
Senin, 18 Maret 2019

HUKRIM
Senin, 15 April 2019
Kamis, 11 April 2019
Selasa, 9 April 2019
Selasa, 9 April 2019
Selasa, 9 April 2019