Rabu, 16 Oktober 2019

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Riau (Ampera), Selasa (2/7/19) siang, mendatangi Dit Krimsus Polda Riau.

Hukum | Selasa, 2 Juli 2019 | Dibaca: 170
Usia Kebun Sudah Belasan Tahun, Ampera Baru Demo

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Riau (Ampera), Selasa (2/7/19) siang, mendatangi Dit Krimsus Polda Riau. Mereka mendesak Polda Riau agar mengusut dugaan tindak pidana kehutanan atas pembukaan ribuan hektar hutan lindung Mahato di Kabupaten Rokan Hulu menjadi kebun sawit.

Pembukaan ribuan hektar kebun sawit oleh Koperasi Mahato Bersatu dan Koperasi Karya Bakti yang bermitra dengan PT. Torganda, itu terjadi belasan tahun lalu.

Namun anehnya. Baru kali ini Ampera mendemo dan mendesak Polda Riau agar memproses hukum pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan ribuan hektar sawit di hutan lindung tersebut.

Dalam tuntutanya, Ampera menyebutkan bahwa pembukaan kebun sawit tersebut diduga melanggar UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Ampera, perbuatan PT. Torganda yang bekerjasama dengan Koperasi Mahato Bersatu dan Koperasi Karya Bakti melanggar dua undang-undang diatas.

Akan tetapi, warga yang melintas di depan Dit Krimsus justru mempertanyakan kemurnian aksi Ampera tersebut.

"Mengapa tidak sejak dulu (awal pembukaan ribuan hektar kebun sawit) mereka protes?," kata warga tersebut sambil berlalu.

Sementara itu, koordinator aksi, Jefriadi saat dikonfirmasi ridarnews.com juga tak bersedia menyebutkan luas hutan negara yang sudah dijadikan kebun oleh dua koperasi yang bekerjasama dengan PT. Torgandadan. Sebaliknya, Jefriadi mengalihkan pembicaraan soal rencana aksi susulan jika tuntutannya tidak digubris Polda Riau.

Sementara itu, Kanit II Dit Krimsus Polda Riau yang menyambut kedatangan massa Ampera, Kompol Darmawan berjanji akan menindaklanjuti pernyataan sikap Ampera.

"Kami akan menindaklanjuti, namun harusnya masalah ini diselesaikan PPNS Kementerian LHK," tegas Darmawan. (rima)

BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Kamis, 10 Oktober 2019
Rabu, 2 Oktober 2019
Rabu, 2 Oktober 2019
Selasa, 1 Oktober 2019
Senin, 23 September 2019

HUKRIM
Rabu, 16 Oktober 2019
Selasa, 15 Oktober 2019
Senin, 14 Oktober 2019
Senin, 14 Oktober 2019
Minggu, 13 Oktober 2019