Selasa, 22 Mei 2018

Rapat Paripurna yang pimpinan Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, Novrywaldi Jusman bersama Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mewakili Gubernur Riau dalam Gelar Rapat Paripurna untuk Tiga Ranperda dan menandatangani pengesahan revisi Peraturan Daerah Nomor

adv | Selasa, 17 April 2018 | Dibaca: 19
DPRD Riau Gelar Rapat Paripurna untuk Tiga Ranperda

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo dan, menandatangani pengesahan revisi Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan, Senin, 16 April 2018, sekira pukul 11.00 wib.

Penandatangan revisi Perda Nomor 05 Tahun 2014 dilakukan setelah disetujui 43 dari 65 anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna yang pimpinan Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo.

Revisi disetujui setelah juru bicara Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan (revisi) atas Perda Nomor 05 Tahun 2014 tentang Ketenagalistrikan, Almainis menyampaikan laporannya.

Sementara itu, dua Ranperda lainnya adalah Ranperda tentang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner yang disampaikan juru bicaranya, Mansur. Dan penyampaian Pandangan Umun Fraksi terhadap Ranperda Tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.

Selain Sekda Provinsi Riau Ahmad Hijazi mewakili Gubernur, juga terlihat hadir Forkopimda dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Juru bicara Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Almainis berharap, Ranperda yang digarap kelompoknya (Pansus) dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, khususnya dalam bidang penggunaan, pemberdayaan, pengelolaan serta pengusahaan Ketenagalistrikan.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Plt Gubernur Riau, praktisi, akademisi dan pihak-pihak yang sudah memberikan gagasan pendapat dan saran dalam upaya penyempurnaan Peraturan Daerah Provinsi Riau ini," kata Almainis.

Menurutnya dukungan dari berbagai pihak saat mengodok Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan manfaat bagi segenap masyarakat Riau.

Laporan ini merupakan hasil fasilitasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Riau melalui Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Hasil revisinya sebagai berikut: Pertama judul awal Ranperda disesuaikan dengan tahun yang sedang berjalan.

Kedua penyempurnaan pada point mengingat guna disesuaikan dengan aturan Hukum dan Perundang-undangan.

Tiga, Pasal 1, point 3, 6, 23, 25, 30, 34, 39, 41 dilakukan Penyempurnaan dan Penyesuaian.

Empat, Pasal 2 huruf D dilakukan Penyempurnaan Redaksional.

Lima, Pasal 4 huruf k, i dan m dihapus karena tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Enam, Pasal 28 point 2 dan 4 dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian redaksional.

Tujuh, Pasal 29 a point 3 dihapus, karena tidak sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku.

Delapan, Pasal 49 point 1 dilakukan penyempurnaan redaksional.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda tentang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, Mansyur menyampaikan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menyelesaikan dengan baik dan bisa disahkan tahun ini.

"Diharapkan Ranperda ini bisa disahkan di tahun 2018 ini," ujarnya.

Menurut Mansur, Pansus yang dipimpinnya telah menggelar rapat sebanyak 9 kali. Dimulai dengan rapat anggota Pansus, rapat bersama Dinas Pertanian dan Perternakan, Dinas Kesehatan, Biro Hukum dan HAM Provinsi Riau, dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri.

Masih dalam laporannya, Mansyur mengungkapkan, Pansus Raperda tentang Kesehatan Hewan dan masyarakat Vetiner, akan menyampaikan hasil kerja sebagai bentuk pertanggung jawaban amanah yang telah diberikan kepada Pansus.

Setelah masing-masing Pansus melaporkan hasil kerjanya. Dilanjutkan dengan pendapat akhir Kepala Daerah Plt Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Riau Ahmad Hijazi.

Dalam pendapatnya, pihak Pemprov Riau memberikan apresiasi yang tinggi kepada anggota dewan dan Panitia Khusus (Pansus) yang telah membahas Reperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Riau Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Ketenaga Listrikan bersama dengan instansi terkait.

"Mudah-mudahan Perda ini dapat menunjang segala bidang dan dapat meningkatkan kesejahtraan masyarakat Provinsi Riau.

Sebab, ungkap Ahmad Hijazi, melalui Ranperda Ketenagalistrikan ini diatur ketentuan penyedia tenaga listrik, mencakup jenis usaha, wilayah usaha, pelaku usaha, perizinan, hak dan kewajiban pemegang izin usaha. Selain itu, Perda ini juga mengatur penyedia tenaga listrik, keselamatan ketenagalistrikan, pembinaan dan pengawasan untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang Aman, andal dan ramah lingkungan.

Dilanjutkan Hijazi lagi, Ranperda ini juga mengatur Keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat layak Operasi, peralatan dan pemanfataan tenaga listrik harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.

Dengan ditetapkan Ranperda tentang ketenagalistrikan menjadi Perda, sehingga diharapkan penyediaan tenaga listrik bersif modal dan teknologi yang sejalan dengan prinsip Otonomi Daerah dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan dalam jumlah yang cukup merata dan jumlah yang bermutu. "Mengingat tenaga listrik juga dapat membahayakan hingga penyedia dan pemamfaatanya harus memperhatika ketentuan ketenaga listrikan," pungkas Ahmad Hijazi. (advertorial/rima)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Minggu, 20 Mei 2018
Sabtu, 19 Mei 2018
Senin, 14 Mei 2018
Senin, 14 Mei 2018
Senin, 14 Mei 2018

HUKRIM
Senin, 21 Mei 2018
Senin, 21 Mei 2018
Senin, 21 Mei 2018
Senin, 21 Mei 2018
Senin, 21 Mei 2018