Kamis, 18 Oktober 2018

Sidang lanjutan politik uang di Rupat yang dipimpin Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, diketuai Dr Sutarno, didampingi dua Hakim anggota Wimmie D Simarmata dan Mohd Rizky Musmar berikan putusan bebas kepada anggota DPRD sekaligus Ketua DPC Pa

politik | Sabtu, 9 Juni 2018 | Dibaca: 26
Politik Uang di Rupat
Aliansi Mahasiswa kawal Pemilu Kecewa Putusan Hakim

BENGKALIS, RIDARNEWS.COM - Iwan Saputra, Koordinator Aliansi Mahasiswa Kawal Pemilu mengaku kecewa atas putusan bebas yang diputuskan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, diketuai Dr Sutarno, didampingi dua Hakim anggota Wimmie D Simarmata dan Mohd Rizky Musmar terhadap anggota DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis, Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan dalam perkara dugaan politik uang di Pulau Rupat beberapa waktu yang lalu.

" Atas putusan bebas anggota DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis, Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan dalam politik uang ini membuat kecewa sekali," ujar Iwan Saputra, Sabtu, 9 Juni 2018.

Koordinator Aliansi Mahasiswa kawal Pemilu berharap kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) mempelajari secara komprehensif dan sesegera mungkin mengajukan banding dengan alasan agar subtansial pelanggaran yang diduga dilakukan Oknum tidak bertanggungjawab.

"Kami takut politik uang yang dilarang oleh UU ini akan dilakukan banyak pihak agar masing-masing calon yang diusung bisa menang. Kita ingin 2018 dan 2019 ini Pemilu yang bersih dan  berkualitas," ungkap Iwan Saputra.

Dikakan Iwan, perasaan kami kecewa karena Hakim tidak dapat melihat Subtansial permasalahan karena mungkin dengan alasan aturan-aturan tersendiri atau aturan khusus yang mengatur permasalahan ini sehingga bisa vonis bebas," tukas Iwan.

Sementara itu, Praktisi hukum, Jon Hendri, SH, MH, mengatakan putusan bebas yang diberikan Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkali terhadap anggota DPRD sekaligus Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis, Nur Azmi Hasyim dan ajudannya Adi Purnawan sudah sesuai dalam koridor aturan hukum Yang berlaku.

" Kasus pemilu ini berbeda dengan kasus yang lainnya, berkenaan dengan waktu pelaporannya, memang ada jangka waktu karena sifatnya khusus dan ada aturan khusus yang mengaturnya," ujarnya.

"Kami dari aliansi mahasiswa kawal pemilu merasa kecewa dengan putusan mejelis hakim yang berbeda dengan tuntutan jaksa. Jaksa Penuntut Umum sudah ada tuntutan, sudah ada barang bukti yang cukup tapi kenapa perkara ini diputuskan oleh majelis hakim dengan cara inaequalis dari tuntutan jaksa," tegas Iwan.

Melihat kondisi tersebut, kami dari aliansi mahasiswa kawal pemilu akan melakukan aksi unjuk rasa di Kajati Riau meminta pihak kejaksaan untuk banding atas putusan hakim agar masyarakat tidak keliru dengan perkara ini.
Dan kami sangat menyayangkan Keputusan kuasa hukum Nur Azmi Hasyim dan Adi Purnawan, Saut Maruli Tua Manik
yang berencana akan melaporkan Panwas Kabupaten Bengkalis dan Kecamatan Rupat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 3 Oktober 2018
Rabu, 12 September 2018
Selasa, 11 September 2018
Minggu, 9 September 2018
Minggu, 9 September 2018

HUKRIM
Selasa, 16 Oktober 2018
Selasa, 16 Oktober 2018
Selasa, 16 Oktober 2018
Selasa, 16 Oktober 2018
Senin, 15 Oktober 2018