Minggu, 23 September 2018

Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) mulai melakukan serangkaian persiapan, salah satunya mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK sebagai syarat penting sesuai anjuran P-KPU nomor 20 tahun 2018.

politik | Minggu, 8 Juli 2018 | Dibaca: 25
Bacaleg Urus SKCK di Polres Rohul

ROKAN HULU, RIDARNEWS.COM - Jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019, Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) mulai melakukan serangkaian persiapan, salah satunya mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK sebagai syarat penting sesuai anjuran P-KPU nomor 20 tahun 2018.

Dimana, dalam ketentuan Pasal 7 P-KPU nomor 20 tahun 2018 tersebut, Bacaleg wajib memiliki SKCK sebagai pembuktian bahwa seorang calon legislatif tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Seperti yang terpantau di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dalam beberapa hari terakhir ini saja, tercatat puluhan Bacaleg melakukan pengurusan SKCK di ruang Satuan Intelkam Polres Rohul. Tanpa ada yang diistimewakan, para Bacaleg juga ikut mengantri bersama pemohon lainnya diruang tunggu.

Kapolres Rohul, AKBP M Hasyim Risahondua, SIk, M.Si melalui Kasat Intelkam, AKP Aditya Reza Syahputra membenarkan, pengurusan SKCK dari kalangan Bacaleg cukup tinggi, hingga Jumat kemarin sudah ada 220 permohonan SKCK untuk kebutuhan persyaratan Bakal Calon Legislatif dari berbagai Parpol.

"Sama dengan masyarakat lainnya, para Bacaleg tetap ikut antri dan melengkapi persyaratan, jadi tidak ada yang diistimewakan," kata Reza menjawab wartawan, Ahad (8/7/2018) di Pasir Pengaraian, dan menyebut penerbitan SKCK ini hanya sebagai syarat, soal lolos atau tidak Bacaleg tersebut tergantung di tingkat KPU.

Lanjut Reza, para Bacaleg tetap melakukan registrasi online di website Intelkam Polres Rohul dan harus membayar biaya sebesar Rp30 ribu, yang ditransfer ke kas negara seperti pengajuan SKCK umum. "Bedanya hanya satu untuk SKCK Bacaleg langsung ditandatangani Kapolres, sedangkan umum oleh Kasat, itu Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 tentang tata cara penerbitan SKCK," jelas Reza.

Reza menerangkan, untuk Validitas SKCK Bacaleg yang diterbitkan, pihaknya akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan jajaran Satreskrim, serta Pengadilan Negeri sebelum menerbitkan SKCK Bacaleg tersebut. "Sejauh ini, 220 pemohon Bacaleg belum ada yang terindikasi persoalan hukum," sebut Reza.

Lebih jauh diutarakan Reza, pengurusan SKCK di Polres Rohul mengalami peningkatan cukup signifikan. "Jika rata-rata perharinya ada 30 permohonan SKCK, saat ini meningkat menjadi 90 permohonan perhari, meningkat 300 persen dari biasa," pungkasnya. (mediacenterriau.go.id)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 12 September 2018
Selasa, 11 September 2018
Minggu, 9 September 2018
Minggu, 9 September 2018
Minggu, 9 September 2018

HUKRIM
Jumat, 21 September 2018
Jumat, 21 September 2018
Rabu, 19 September 2018
Rabu, 19 September 2018
Rabu, 19 September 2018