Senin, 22 Oktober 2018

tokoh perempuan yang juga bakal calon anggota DPD RI asal Riau, DR.Misharti, S.Ag, M.Si,

pendidikan | Selasa, 17 Juli 2018 | Dibaca: 43
PPDB Sistem Zonasi, Misharti: Semua Sekolah Favorit

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Dengan diberlakukannya sitem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB, kriteria PPDB adalah zonasi, bukan lagi nilai Ujian Nasional (Unas).

Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB ini pengganti Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat.

Sebab, Permendikbud Nomor 17/2017 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan layanan pendidikan.

Sistem zonasi PPDB sangat menguntungkan warga tempatan (Warga yang tinggal disekitar wilayah sekolah). Selain itu, sekaligus menghapus status sekolah favorit. Tapi, semua sekolah favorit.

Demikianlah yang disampaikan tokoh perempuan yang juga bakal calon anggota DPD RI asal Riau, DR.Misharti, S.Ag, M.Si, Senin (16/7/18) kemarin, saat diminta komentarnya terkait sistem zonasi PPDB tahun ini.

Menurutnya, sistem zonasi PPDB sangat positif, standar peserta didik merata disetiap sekolah. "Anak yang pintar bisa mengajari anak yang kurang pintar, tidak ada lagi sekolah yang kapasitas penuh, tidak ada sekolah yang kekurangan siswa," kata anak bungsu Dr. Maimanah Umar itu.

Kendati demikian, sisi negatifnya juga ada. Dimana anak yang mempunyai kemampuan lebih tidak mendapat penguatan lebih jika digabung dengan siswa yang kemampuannya biasa-biasa saja. Selain itu, sulit untuk mendapatkan siswa unggul.

Disamping itu, fasilitas 20 persen bagi anak yang tidak mampu juga tidak merata. Didaerah pinggiran bisa dimungkinkan banyak, tapi di perkotaan kuota tersebut sulit. Karena tipis sekali harapan seluruh anak kurang mampu dapat ditampung di sekolah yang ada disekitar mereka.

Untuk itu, Misharti berharap, pemerintah daerah konsisten menerapkan ketetapan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa PPDB berbasis zonasi atau jarak rumah ke sekolah. Sehingga tidak lagi membuat anak stress dan tidak ada lagi rebutan sekolah favorit.

Disinggung ada sekolah negeri yang diduga melakukan praktek "jualbeli bangku", Misharti sangat prihatin. Ia meminta instansi berwenang mengambil tindakan tegas jika memang ada oknum guru yang melakukan praktek jual bangku tersebut.

Ia berharap, pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali. Sekolah murah dan mudah serta dijangkau. Kedepan, sekolah bukan lagi menjadi momok menakutkan bagi orangtua dimana mereka selalu dipungut iuran tapi menjadi suatu yang menyenangkan.

"Itu (jualbeli bangku) sudah masuk katagori pungutan liar, harus diambil tindakan tegas agar tidak terulang kembali pada tahun ajaran baru," ujarnya.

"Harapan semua orang tua bagaimana anak-anaknya mendapat pelayanan pendidikan yang sesuai dengan harapan," pungkasnya. (RIMA)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 3 Oktober 2018
Rabu, 12 September 2018
Selasa, 11 September 2018
Minggu, 9 September 2018
Minggu, 9 September 2018

HUKRIM
Sabtu, 20 Oktober 2018
Jumat, 19 Oktober 2018
Jumat, 19 Oktober 2018
Kamis, 18 Oktober 2018
Kamis, 18 Oktober 2018