Senin, 22 Oktober 2018

Ketua Umum Dewwan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Swadaya masyarakat Gerakan Himpunan Anak Nusantara Tunas Bangsa (LSM- GTB) meminta kepada Pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia, Blok Rokan.

ekonomi | Rabu, 1 Agustus 2018 | Dibaca: 51
LSM GTB Sebut Blok Rokan Harus Dikelola Pertamina

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Riko Rivano, SH selaku Ketua Umum Dewwan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Swadaya masyarakat Gerakan Himpunan Anak Nusantara Tunas Bangsa (LSM- GTB) meminta kepada Pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia, Blok Rokan.

Rilis yang diterima redaksi ridarnews.com melalui WhatsApp menyebutkan saat ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ignasius Jonan sedang mengevaluasi proposal PT Chevron yang menginginkan kembali pengelola Blok Rokan untuk dikelola 20 tahun mendatang terhitung sejak masa berakhir kontrak pada tahun 2021.

Sementara itu, Ketua umum Advokat Muda Riau (AMR) Wan Subantri Arti, SH, MH mengatakan PT Chevron selama ini menjadi operator pengendali Blok Rokan sangatlah besar karena didukung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018.

Sesuai amanat dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor. 36/PUU-X/2012 Tentang lima aspek penguasaan negara, pengelolaan wilayah kerja (WK) migas harus berada ditangan Pemerintah melalui BUMN

“Kalau Blok Rokan kembali ke Indonesia, itu berarti pasal 33 UUD 1945 sudah terpenuhi. Apalagi kalau Blok Rokan menjadi semacam contoh yang bagus, blok-blok lain termasuk Freeport, tambang minyak dan mineral juga bisa kembali,” kata Wan Subantri.

Hal senada juga dikatakan Riko Rivano bahwa pengembalian pengelolaan Blok Rokan ke Indonesia, khususnya PT Pertamina merupakan sebuah aksi patriotik yang membela bangsa.

“Jika memang benar Blok Rokan bisa kembali ke ibu pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Jadi pertanyaan saya berani apa tidak Pak Jokowi mengembalikan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina? jika berani, ini suatu pemikiran sangat luar biasa," kata Riko Rivano, SH di kantor KPK, Selasa, 31 Juli 2018.

Saat ini yang jadi pemikiran saya, sambung Riko Rivano, mengenai Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 lebih memprioritaskan pengelolaan Wilayah Kerja migas yang akan berakhir Kontrak Kerja Sama (KKS)-nya dengan kontraktor eksisting.

"Saya menduga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melapangkan jalan kepada Chevron untuk terus ‘bercokol’ di Blok Rokan. Tanpa peduli amanat konstitusi dan kepentingan strategis nasional,” ujar Riko Rivano, SH.

Dilanjutkan Riko Rivano, PT Chevron telah berpuluhan tahun mengelola Blok Rokan, serta telah memperoleh pula perpanjangan kontrak satu kali (20 tahun,red) mengelola Wilayah Kerja tersebut. Sesuai Pasal 14 UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 Tentang perpanjangan kontrak hanya dapat diberikan selama 20 tahun.

“Ada apa di balik rekayasa Permen 23/2018 yang masih akan memberikan perpanjangan kontrak kepada Chevron, dan nekat melanggar ketentuan Pasal 14 UU Migas tersebut?” ujar Riko Rivano S.H.

Mengutip siaran pers Chevron yang berjudul 77 Tahun Memproduksi Migas di Indonesia, Riko Rivano S.H menyebut perusahaan migas asal Amerika Serikat (AS) itu telah memproduksi 13 miliar barel minyak dari lapangan-lapangan migas terutama di Riau dan sebagian kecil di lepas pantai Kalimantan Timur.

“Dengan besarnya minyak yang diproduksi, berarti Chevron telah menikmati puluhan miliar USD dari pengelolaan Blok Rokan. Apakah potensi keuntungan besar tersebut masih akan diberikan kepada asing?” kata Riko Rivano. (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 3 Oktober 2018
Rabu, 12 September 2018
Selasa, 11 September 2018
Minggu, 9 September 2018
Minggu, 9 September 2018

HUKRIM
Sabtu, 20 Oktober 2018
Jumat, 19 Oktober 2018
Jumat, 19 Oktober 2018
Kamis, 18 Oktober 2018
Kamis, 18 Oktober 2018