Senin, 22 Oktober 2018

Ilustrasi (net)

ekonomi | Rabu, 1 Agustus 2018 | Dibaca: 90
BUMD Harus Mampu Kelola Blok Rokan

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Strategi penataan kelola di Blok Rokan selama ini diduga menjadi pengelolaan produksi minyak mentah yang menyebabkan terjadinya kebocoran dimanipulasi berupa data well

Demikianlah yang disampaikan Ketua umum Dewan Pimpinan (DPN) Lembaga Swadaya Masyarakat Gerhana Tunas Bangsa (LSM-GTB), Riko Rivanno, SH melalui rilis yang diterima redaksi ridarnews.com melalui WhatsApp, Selasa, 31 Juli 2018.

" Selama ini pengelolaan minyak dan gas di Blok Rokan dikelola PT Chevron Pasific Indonesia (PT CPI), cukup baik, namum pemerintah untuk kedepannya harus segera bisa merumuskan perubahan strategi dalam pengelolaan minyak dan gas," ujar Riko Rivanno.

Dalam sistem pelaporan produksi ke Pemerintah Riau (SKK-Migas,red) sebagai pengawas tentang produksi minyak mentah, kenyataan lemah dan tidak pernah maksimal, apalagi soal laporan quantity.

Seharusnya Pemerintah, kata Riko lagi, segera merumuskan perubahan strategi pengelolaan produksi minyak mentah, khususnya dalam pemanfaatan minyak alam cair yang diproyeksikan akan kekurangan pasokan akibat dugaan kebocoran manipulasi.

Jika Blok Rokan diserahkan pengelolaannya kepada daerah penghasil minyak, pasti akan bernasib sama dengan dua Blok yang sebelumnya telah diserahkan oleh PT Chevron ke BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah, yakni Blok Siak.  

"Blok Siak awal penyerahan PT Chevron ke PT BSP (Bumi Siak Pusako) 43.000 barel perhari, setelah dilaksanakan hasil produksi menurun 11.000-12.000 barel perhari. Selain itu BUMD belum siap melakukan produksi yang bergandengan dengan BOB Pertamina Hulu yang hasil produksinya juga tidak maksimal, ini menjadi tugas General Manager PT BSP untuk mengangkat kembali angka produksi minyak dan gas," ujarnya.

" Yang kedua Blok Langgak yang dikelola PT. Sarana Pembangunan Riau (SPR) bekerjasama dengan King Swood Capital menghasilkan produksi 470 barel perhari. Ini jelas tidak logis produksi yang dihasilkan dan barangkali teknologi atau ahli perminyakan tidak dimiliki oleh perusahaan tersebut," papar Riko.

"Saya menduga lemahnya produksi diakibatkan Komisaris dan Direksi yang duduk di perusahaan tersebut, tidak memiliki sertifikat keahlian (SKA)," terangnya.

Menurut ketua LSM GTB, Blok Rokan setelah Blok Mahakam menunjukkan terbesar kandungan minyak di bumi Riau, strategi pemerintah untuk mendorong penyerapan minyak tidak berjalan lancar. Padahal pemerintah sudah menterminasi dan dapat meneruskan berbagai kontrak ekspolorasi, eksploitasi dengan Chevron.

"PT Chevron sudah teruji mengelola minyak di bumi Riau selama 92 tahun, mereka terbukti bisa melakukan jual beli minyak jangka panjang ke pasar luar negeri dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan domestik," terangnya.

Dari berbagai kajian yang ada, Chevron telah mengantongi ISO Manajemen, ISO Produksi termasuk data wood Mackenzie menunjukkan potensi pengelolaan minyak dibawah chevron untuk dimanfaatkan dunia masih sangat besar.

"Artinya, Industri pengolahan minyak di tanah air (bumi Melayu) Riau yakni Chevron sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar di Indonesia, dengan penggunaan harga sampai sekarang juga bersahabat bagi para pelaku usaha," sebutnya.

Tantangan besar untuk bisa meningkatkan produksi minyak dan gas, tapi ini tidak bisa dijadikan "kambing hitam" pemerintah karena infrastruktur sebenarnya sudah tersedia namun implementasi masih jauh dari harapan. Seperti yang dilakukan di Duri Utara memakai alat canggih berupa Duri Steam Flood (sistim injeksi uap). Lokasi ini merupakan penghasil minyak mentah terbesar sudah berdiri monumen produksi 2 miliar barel dari perut bumi Mandau.

Fasilitas Steam Flood milik chevron beroperasi secara optimal dan dimanfaatkan daerah Bangko, Kabupaten Rohil (Manggala Jhonson) yang biaya Steam Flood ini jutaan dolar yang harus dikeluarkan perusahaan Chevron.

Kalaupun mau kembali dilakukan kebijakan pengelolaan minyak Blok Rokan oleh BUMD, jangan dijalankan setengah-setengah karena akibatnya surplus susah diraih dan dugaan kebocoran bakal kelihatan. “Kontrak jangka panjang atau serapan hasil bisa nggak ditingkatkan?, itu harus jelas dulu arahnya mau bagaimana,” tandas Riko Rivano. (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 3 Oktober 2018
Rabu, 12 September 2018
Selasa, 11 September 2018
Minggu, 9 September 2018
Minggu, 9 September 2018

HUKRIM
Sabtu, 20 Oktober 2018
Jumat, 19 Oktober 2018
Jumat, 19 Oktober 2018
Kamis, 18 Oktober 2018
Kamis, 18 Oktober 2018