Senin, 19 November 2018

yasan Mitra Insani dan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menilai Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat belum serius menanganin persoalan Perhutanan Sosial kepada wartawan dalam konferensi persnya di cafe Mr. Brewok Jalan Jend Sudirman, Kamis, 6 Sep

lingkungan | Kamis, 6 September 2018 | Dibaca: 101
YMI dan JGMR Nilai Perhutanan Sosial Dikelola Setengah Hati

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Yayasan Mitra Insani dan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menilai Pemerintah Provinsi Riau dan Pusat belum serius menanganin persoalan
Perhutanan Sosial.

"Jika persoalan Perhutanan sosial dapat dukungan, maka ini dapat mengentaskan persoalan kemiskinan, konflik, kerusakan ekologis bagi masyarakat disekitar dan didalam hutan," ujar Herbet dari Yayasan Mitra Insani kepada wartawan dalam konferensi persnya di cafe Mr. Brewok Jalan Jend Sudirman, Kamis, 6 September 2018.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya pencapaian Perhutanan Sosial, minimnya dukungan Provinsi baik dalam bentuk kebijakan, anggaran, bahkan bimbingan teknis untuk kelompok masyarakat yang telah mendapatkan izin Perhutanan Sosial.

Saat inipun, dukungan dalam pengusulan yang diajukan oleh masyarakat pun harus terganjal klausal di dalam Perda Tata Ruang Provinsi Riau No.10/2018 yang mengharuskan setiap usulan menggunakan pembahasan di DPRD.

"Menyerahkan urusan perizinan Perhutanan Sosial kedalam mekanisme pembahasan bersama DPRD hanya akan memperpanjang rantai pengambilan keputusan untuk ruang kelola rakyat. Dan ini juga sangat berisiko membuka ruang-ruang kompromi bagi kepentingan pemodal/korporasi sehingga keputusan yang pro rakyat menjadi tidak terjamin," ujarnya.

Mustafa, warga Kelurahan Sapat, Inhil, menyayangkan minimnya dukungan Pemerintah Daerah dalam pencapaian Perhutanan Sosial di Riau ini, padahal Perhutanan Sosial memiliki potensi ekonomi besar bagi masyarakat di desa.

"Contohnya saja, di Kelurahan Sapat, Kabupaten Indragiri Hilir, masyarakatnya mulai mampu melindungi dan menjaga asset hutan diwilayahnya yang selama ini terancam logging dari masyarakat di luar desa dengan kegiatan patroli dan pengamanan," kata Mustafa.

Menurut Mustafa, saat ini pendapatan masyarakat desa mengalami peningkatan yang berpotensi lebih besar lagi jika dikelola serius dengan memperhatikan aspek teknologi dan pemasaran.

"Saat ini nilai ekonomi di desa mengalami peningkatan dari sekitar Rp 42juta/bulan menjadi Rp260 juta/bulan. Diproyeksikan selama setahun nilai ekonomi di desa bisa mencapai Rp3,1 milyar dari yang hanya sekitar Rp 507 juta, sebelum hadirnya HD. Mestinya manfaat dan dampak besar ini diperhatikan oleh Pemerintah untuk mengoptimalkan dukungan untuk Perhutanan Sosial," bebernya.

Menurut Jaringan Gambut Masyarakat Riau (JGMR), Isnadi Esman, belum dihadirnya kepastian melalui aturan teknis mengenai dibolehkannya izin Perhutanan Sosial dikawasan gambut menjadi terhambat.

"Sebanyak 100.00Ha, usulan Perhutanan Sosial masih terkendala implementasi Inpres moratorium yang tidak diberikan lampu hijau Perhutanan Sosial di kawasan gambut," jelas Isnadi.

Korporasi, lanjut Isnadi terus memperoleh izin RE dikawasan gambut tanpa hambatan, berarti saat ini, izin RE di Riau sudah mencapai 149.807 Ha yang dikelola hanya 5 perusahaan. Bukan tidak mungkin perizinan Perhutanan Sosial di gambut juga akan tergerus jumlahnya oleh semakin meluasnya perizinan RE oleh korporasi," kesalnya. (rima)

















BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 31 Oktober 2018
Rabu, 31 Oktober 2018
Rabu, 3 Oktober 2018
Rabu, 12 September 2018
Selasa, 11 September 2018

HUKRIM
Minggu, 18 November 2018
Sabtu, 17 November 2018
Kamis, 15 November 2018
Rabu, 14 November 2018
Senin, 12 November 2018