Selasa, 18 Desember 2018

Rapat dengar pendapat yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar Armain bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) dan Aliansi Wartawan Kabupaten Indragiri Hilir sebagai juru bicara, M. Yusuf dirua

inhil | Rabu, 3 Oktober 2018 | Dibaca: 87
Diduga Ada Mafia Advetorial, Komisi I Kembalikan Laporan Diskominfops Inhil

TEMBILAHAN, RIDARNEWS.COM - 'Benang kusut' kerjasama publikasi media di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfops) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) semakin jelas.

Para Kepala Biro media di Kabupaten Seribu Parit itu, memprotes kebijakan Kepala Diskominfops yang diduga hanya membagi anggaran publikasi kepada media tertentu.

Bahkan, sebuah sumber mengatakan diduga ada mafia advetorial di Diskominfops. Pihak Diskominfops yang coba dikonfirmasi, Senin (1/10/18) tentang anggaran publikasi media hanya menyebutkan angka global anggaran publikasi. Sementara rincian anggaran pihak Diskominfops enggan menjelaskan. Diduga ada mafia publikasi advetorial maupun infotorial di Diskominfops.

'Benang kusut' publikasi media ini juga dipertanyakan Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Bahkan laporan realisasi anggaran media yang disampaikan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Inhil terpaksa dikembalikan lagi oleh Komisi I.

Pasalnya, Komisi I meminta laporan Diskominfops sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama media yang juga di ikuti Badan Pengelola dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Bagian Hukum Setda Inhil. Namun, Diskominfops hanya melaporkan realisasi anggaran media secara umum. Diduga laporan secara umum untuk menutupi adanya dugaan mafia advoterial di Diskominfops.

"Setelah berkas laporan itu kami periksa, sangat jauh dari apa yang kita harapkan bersama. Karena penjelasannya terlalu umum dan tidak menyentuh inti persoalan, sehingga kita kembalikan pada Senin sore kemaren, " ujar Sekretaris Komisi I DPRD Inhil, Muammar Armain, Selasa (02/10/18).

Menyikapi kondisi tersebut, juru bicara Aliansi Wartawan Kabupaten Indragiri Hilir, M Yusuf mengatakan bahwa Diskominfops Inhil terlalu menganggap enteng persoalan yang sedang terjadi, bahkan dinilai terkesan tidak menghargai institusi lain.

"Hasil RDP sudah jelas Diskominfops harus memberikan penjelasan terkait dana media secara tertulis kepada Komisi I DPRD Inhil pada 24 September 2018 lalu, namun kenyataannya Diskominfops tidak memenuhi, sehingga terkesan melecehkan lembaga lain (DPRD), " kata M Yusuf, Selasa (02/10/18).

Sementara itu, Kabid P4SDKI Diskominfops Inhil Trio Beni Putra mengatakan akan segera melengkapi isi berkas yang diminta oleh Komisi I.

"Ya, kami akan tunggu surat balasan dari Komisi l. Soal data yang belum lengkap, kami akan kirim detail setelah diperiksa oleh BPK seusai akhir tahun," katanya ringan. (red)




BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Jumat, 14 Desember 2018
Kamis, 13 Desember 2018
Kamis, 13 Desember 2018
Kamis, 13 Desember 2018
Rabu, 12 Desember 2018

HUKRIM
Senin, 17 Desember 2018
Senin, 17 Desember 2018
Kamis, 13 Desember 2018
Kamis, 13 Desember 2018
Rabu, 12 Desember 2018