Kamis, 13 Desember 2018

Muklis Miin owner PT. HTJ

Hukum | Jumat, 12 Oktober 2018 | Dibaca: 87
Kisruh Lahan Unri, Muklis Miin: Saya Mau Hukum Ditegakkan

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Sengketa lahan antara Universitas Riau (Unri) dengan PT. Hasrat Tata Jaya dan masyarakat pemilik 43 persil lahan senilai Rp168 miliar sampai saat ini belum juga selesai.

Puncaknya ketika salah satu pemilik lahan tersebut, PT. Hasrat Tata Jaya (HTJ) memagar 18 hektar lahan miliknya.

Aksi PT. HTJ mengejutkan Unri dan Pemerintah Provinsi Riau. Perusahan yang berkantor di Jalan Soekarno-Hatta itu mulai gerah dengan tingkah Pemerintah Provinsi Riau yang tak kunjung melaksanakan putusan pengadilan atas sengketa lahan tersebut. Karena tak juga ada tanda-tanda mau dibayar akhirnya pada pertengahan September 2018 PT. HTJ memagari lahan miliknya yang diklaim Pemrpov Riau bagian dari kawasan kampus Unri.

Kemudian pihak Unri melakukan perlawanan dengan menutup Jalan Prof. Muktar Lutfhi agar kendaraan pengangkut material bangunan milik PT. HTJ tidak bisa masuk. Hal ini dikatakan security penjaga pos pintu masuk kampus Unri, N Tanjung.

Muklis Miin owner PT. HTJ ketika dikonfirmasi ridarnews.com di kantornya menegaskan, pihaknya sudah cukup lama bersabar menunggu niat pihak Pemprov Riau untuk membayar lahan yang dimasukan kedalam kawasan kampus Unri yang sudah berkekuatan hukum tetap sejak 22 Juli 2008 berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama No.75/Pdt.G/2007/PN.Pbr Tgl 22 Juli 2008.

Muklis Miin menegaskan, pihaknya ingin hukum ditegakkan. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Riau harus melaksanakan satu dari dua pilihan amar putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. "Saya mau hukum ditegakkan," tegas Muklis Miin di kantornya beberapa hari lalu.

Terkait penutupan Jalan Prof. Muktar Lutfhi yang menghubungi Jalan SM. Amin menuju Kampus  Unri diprotes muklis Miin. Menurut Muklis Miin, jalan tersebut bukan milik Unri, tetapi milik masyarakat.

Bahkan jalan yang dibangun Pemko Pekanbaru tahun 2004-2005 itu dikerjakan oleh perusahaan Muklis Miin.

"Jalan itu bukan Jalan Unri, tapi jalan umum, bahkan tanahnya milik masyarakat. Jadi, tak ada hak Unri menutup jalan itu (Prof. Muktar Lutfhi)," tegasnya.

Berikut kronoligis perjalanan penyelesaian sengketa lahan Unri dengan PT. HTJ:

Episode Pertama

Surat Kepala BPN Kota Pekanbaru, Drs. H. Tarmizi Idris kepada Rektor Unri No 405/500/VIII/1999 tentang Mohon Tidak diterbitkannya sertifikat dan surat keterangan pemilikan lainnya dikarenakan :

1. Masih terdapat adanya tumpang tindih kepemilikan antara tanah milik UNRI dengan masyarakat sekitar UNRI

2. Proses sertifikat baru dapat dilaksanakan setelah permasalahan dilapangan dapat diselesaikan Surat Ketua DPRD Provinsi Riau, Tengku Lukman Jaafar tanggal 18 Oktober Tahun 1999 Kepada Rektor Unri tentang Penyelesaian Tanah Kampus Unri berisi:

1. Bagi tanah milik kampus Unri yang jelas proses pembebasannya agar dibuat patok batas

2. Sekiranya tuntutan masyarakat yang menyatakan bahwa tanahnya telah termasuk kedalam kawasan Kampus, namun belum dibayar ganti ruginya dan hal tersebut memang mengandung kebenaran maka hal itu perlu segera didudukkan sehingga masing2 pihak tidak merasakan dirugikan

3. Apabila tidak ada lagi rencana untuk membebaskan lebih lanjut kiranya Tanah maayarakat tersebut dapat dikembalikan kepada Pemiliknya

Surat Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau No. 500/UM/7/2002/4999 Tanggal 5 Juli 2002 Kepada Rektor Unri tentang Penyelesaian Tanah Kampus Unri dengan tujuan menjawab Surat dari Rektor Unri No 2084/PT22.H2/A/1999 Tanggal 27 Mei 1999 sebagai berikut:

1. Bagi tanah milik kampus Unri yang jelas proses pembebasannya agar dibuat patok batas

2. Sekiranya tuntutan masyarakat yang menyatakan bahwa tanahnya telah termasuk kedalam kawasan Kampus.

Namun belum dibayar ganti ruginya dan hal tersebut memang mengandung kebenaran maka hal itu perlu segera didudukkan sehingga masing-masing pihak tidak merasakan dirugikan.

3. Apabila tidak ada lagi rencana untuk membebaskan lebih lanjut kiranya Tanah masyarakat tersebut dapat dikembalikan kepada Pemiliknya

Tahun 2000 ketika Kepala BPN Kota Pekanbaru diganti Drs. H. Teddy Rukfiadi dan terbitlah sertifikat No.14 dan No.15. Padahal, tidak ada ganti rugi dalam kurun waktu 1999-2002. Ketika mengetahui hal itu, masyarakat yang merasa tanahnya 'dicaplok' Unri marah. Guna meredam kemarahan masyarakat dan guna kejelasan mengenai status tanah dikembalikan kepada Pemiliknya

Surat Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau No. 500/UM/7/2002/4999 Tanggal 5 Juli 2002 Kepada Rektor Unri Tentang Penyelesaian Tanah Kampus Unri dengan tujuan menjawab Surat dari Rektor No 2084/PT22.H2/A/1999 Tanggal 27 Mei 1999 sebagai berikut:

1. Bagi tanah milik kampus Unri yang jelas proses pembebasannya agar dibuat patok batas.

2. Sekiranya tuntutan masyarakat yang menyatakan bahwa tanahnya telah termasuk kedalam kawasan Kampus, namun belum dibayar gantiruginya dan hal tersebut memang mengandung kebenaran maka hal itu perlu segera didudukkan sehingga masing-masing pihak tidak merasakan dirugikan.

3. Apabila tidak ada lagi rencana untuk membebaskan lebih lanjut kiranya tanah masyarakat tersebut dapat dikembalikan kepada Pemiliknya. Tahun 2002 ketika Kepala BPN dijganti dan dijabat oleh Drs. H. Teddy Rukfiadi dan terbitlah sertifikat No 14 dan No 15. Padahal, tidak ada ganti rugi dalam kurun waktu 1999-2002. Ketika mengetahui hal itu, masyarakat yang merasa tanahnya 'dicaplok' Unri meradang. Untuk meredam kemarahan masyarakat dan guna kejelasan status tanah yang termasuk kedalam sertifikat No. 14 dan No.15, dibentuk Tim tanah tahun 2005 yang diketuai Kepala BPN Kota Pekanbaru.

Episode kedua

22 Juni 2005, Kepala BPN Kota Pekanbaru, Drs. H.Teddy Rukfiadi menyurati Camat Tampan dengan nomor surat 6000/731/VI/2005 agar menginventarisir seluruh tanah masyarakat yang telah termasuk kedalam Sertifikat No 14 dan 15 dengan mengundang semua pemilik tanah tersebut ke kantor camat pada Tanggal 25 Juni 2005 sekira pukul 09.00 WIB dengan membawa semua atas Hak yang mana pada saat itu 40 belum bersertifikat dan 3 Bersertifikat Hak Milik.

Surat No 593/PEM/1812 Tanggal 26 Desember 2005 Dari Pemko Pekanbaru Drs. Ruslaini Rahman kepada Gubernur Riau yang isinya menerangkan harga tanah dan seluruh nama masyarakat yang masih bermasalah dalam proses ganti rugi.

Seluruh permasalahan telah diserahkan Pemko kepada Pemprov dikarena UNRI merupakan Asetnya Pemprov. Surat Pemprov Riau Kepada Rektor Unri Nomor 590/PH/26.01 Tanggal 5 Januari tentang Penyelesaian Permasalahan Tanah Unri, pihak Pemprov meminta Unri untuk menghentikan sementara waktu kegiatan pembangunan di atas tanah kampus yang dipermaslahkan tersebut dikarenakan Pemprov sedang mengupayakan penyelesaian ganti rugi tanah yang dimaksud.

Dikarenakan Dana yang dipersiapkan oleh Pemprov pada saat itu hanya menganggarkan Rp 9 miliar dan masyarakat keberatan diganti dengan nilai tersebut dan guna menentukan kepastian hukum atas tanah yang akan di ganti rugi akhirnya Pihak Pemprov melalui Gubernur pada saat itu menyatakan agar masyarakat yang merasa tanahnya belum diganti rudi dan berada dalam Sertifikat No 14 dan No 15 agar melakukan gugatan di pengadilan sebagai dasar pembayaran.

Episode ketiga

Penyelesaian 'Pencaplokan tanah masyarakat Dimulai dengan PT. Hasrat Tata Jaya (PT. HTJ) pada tahun 2007 mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Pekanbaru guna membuktikan apakah benar PT. HTJ punya tanah di kawasan komplek Kampus Unri dan belum pernah diganti rugi Tingkat pertama (Pengadilan Negeri Pekanbaru) dengan putusan No. 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr Tgl 22 Juli 2008

Amar Putusan :
Seluruh tergugat dihukum mengembalikan tanah 184.905 M2 atau ganti rugi Rp36.981.000.000, kepada PT. HTJ berdasarkan putusan Tingkat banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 32/PD /2008/PTR tanggal 1 Mei 2009.

Amar Putusan:
Depdiknas, Pemprov Riau, UNRI dihukum harus mengembalikan tanah atau membayar ganti rugi Rp36.981.000.000,- kepada PT. HTJ. Kasasi Mahkamah Agung. Putusan Kasasi Mahkamah Agung NO 3014 K/PDT/2009 tanggAl 8 April 2010 menolak Kasasi Diknas, Pemprov Riau dan Unri.

Pemprov Riau dan Unri kemudian mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung Nomor 320 PK Tgl 20 November 2013 Amar Putusan: menolak PK Pemprov Riau dan Unri. Dengan demikian putusan sudah inkracht.

Untuk itu, Ketua PN Pekanbaru mengeluarkan penetapan eksekusi Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr .Jo 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr. 09 April 2015 yang Isinya: Memerintahkan Depdiknas Pemprov Riau dan Unri untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan melakukan pembayaran ganti rugi kepada PT. HTJ sebesar Rp.36.981.000.000, dengan menganggarkan dalam APBN/APDP yang berjalan atau APBN Perubahan/APBD Perubahan atau tahun berikutnya.

Penetapan tersebut diperbaharui dengan merincikan kewajiban masing-masing Pihak dengan mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor: 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr. Jo 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr. Tanggal 23 November 2016 yang isinya:

1. Tanah DEPDIKNAS yang terkena gugatan PT. HTJ seluas 8.875 M2 sehingga beban ganti rugi Rp.1.775.000.000,-.

2. Tanah Pemprov Riau yang terkena gugatan PT. HTJ seluas 176.030 M2 sehingga beban ganti ruginya Rp35.206.000.000,-.

3. UNRI tidak dibebani karena hanya Hak Pakai untuk Pendidikan.

Kemenkeu mengajukan perlawanan (Denden Verzet) Tanggal 11 Agustus 2015) meminta membatalkan eksekusi karena Tanah Diknas telah diserahkan ke Kemenkeu sebagai pemegang hak atas Asset Negara (DIKNAS). Dan luas tanah yang dipermasalahkan oleh Kemenkeu adalah 8.876 M2.

Hasil perlawaanan Kemenkeu Putusan PN Pekanbaru No 159/Pdt.Bth.2015/PN.Pbr Tanggal 10 Maret
2016.

AMAR PUTUSAN :
1. Tolak Kemenkeu
2. Terlambat banding sehingga inkracht.

Kemenkeu mengajukan PK. Putusan PK No. 349 PK/PDT/2017 Tanggal 18 Juli 2017 (PK Kemenkeu ini  terhadap Putusan PN Pekanbaru No. 159/Pdt.Bth.2015/PN.Pbr Tanggal 10 Maret 2016 bukan PK terhadap putusan PN Pekanbaru No 75/Pdt.G/2007/PB.Pbr Tanggal 22 Juli 2008).

Amar putusanya;

1. Membatalkan Putusan PN PBR No 159/Pdt.Bth.2015/PN.Pbr Tanggal 10 Maret 2016.
2. Membatalkan Penetapan Eksekusi No 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr Jo 75/Pdt./2007/PN.Pbr. Tanggal 9 April 2015.

Dalam putusan PK, MA berpendapat benar Kemenkeu ada memiliki tanah seluas 8.875 M2 bukan milik Kemenkeu Depdiknas lagi, tapi sudah menjadi milik Kemenkeu sehingga penetapan eksekusi Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr Jo No.75/Pdt.G/2007/PN.Pbr Tanggal 9 April 2015 yang didalamnya ada tanah Kemenkeu harus dibatalkan.

Sehubungan dengan dikabulkannya PK Kemenkeu atas tanah ex tanah Depdiknas seluas 8.875 M2, Ketua PN Pekanbaru melakukan perubahan dengan membatalkan Penetapan Eksekusi No 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr Jo 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr. Tanggal 9 April 2015 dan PN Pekanbaru mengeluarkan Penetapan Eksekusi Baru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011 Jo Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr. Tanggal 12 Maret 2018 yang Isinya:

1. Membatalkan Penetapan Eksekusi No 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr Jo No. 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr Tanggal 9 April 2015.

2. Memerintahkan Pemprov Riau untuk membayar ganti rugi kepada PT.HTJ sebesar Rp35.206.000.000 yang dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD 2018.

3. Atau Pemprov Riau mengembalikan Tanah seluas 176.030 M2 dalam keadan kosong kepada PT. Hasrat Tata Jaya.


1. PK Kemenkeu berbeda dengan PK Pemprov Riau dan Unri

2. PK Kemenkeu hanya terhadap putusan PN Pekanbaru Nomor 159/Pdt.Bth.2015/PN.Pbr Tanggal 10 Maret 2016yang menolak perlawanan Kemenkeu atas tanah yang diakui milik Kemenkeu selua 8.875 M2, Jadi PKinya bukan dalam kasus seluruh tanah yang digugat PT. HTJ seluas 180.905 M2

3. Putusan hukum gugatan PT. HTJ ke Pemprov Riau sudah inkracht dan PK Perdatan hanya bisa dilakukan satu kali. Ini diatur oleh Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2)Undang-undang Kekuasaan Hakim. (rudi)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Kamis, 6 Desember 2018
Sabtu, 1 Desember 2018
Sabtu, 1 Desember 2018
Kamis, 29 November 2018
Kamis, 29 November 2018

HUKRIM
Senin, 10 Desember 2018
Minggu, 9 Desember 2018
Kamis, 6 Desember 2018
Kamis, 6 Desember 2018
Rabu, 5 Desember 2018