Senin, 19 November 2018

Terlihat Ketua KPU Riau, Nurhamin mendatangi kantor Bawaslu Riau dengan mengenakan baju bermotif didampingi Komisioner KPU Riau, Ilham Yasir, Minggu, (14/10) sekira pukul 15.00 WIB.

politik | Senin, 15 Oktober 2018 | Dibaca: 86
Terkait Deklarasi Dukungan, Bawaslu Berikan 36 Pertanyaan Pada KPU Riau

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Terkait dukungan Jokowi- Maaruf Amin yang diberikan 11 kepala daerah se- Riau dalam pelaksanaan Deklarasi yang dilaksanakan oleh DPD Pro Jokowi (Projo) Riau pada Rabu, (10/10/18) lalu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau mulai memprosesnya.

Sebagai langkah awal, Bawaslu Provini Riau akan mengundang ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, Nurhamin dan komisioner ke kantor Bawaslu Riau Jalan Adisucipto No.284 (Komplek Transito), Pekanbaru.

Terlihat Ketua KPU Riau, Nurhamin mendatangi kantor Bawaslu Riau dengan mengenakan baju bermotif didampingi Komisioner KPU Riau, Ilham Yasir, Minggu, (14/10) sekira pukul 15.00 WIB.

Kedatangan mereka disambut hangat oleh ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan yang didampingi Gema Wahyu Adinata, Amiruddin Sijaya, Hasan.

Koordinator Penanganan Pelanggaran Bawaslu Riau, Gema Wahyu Adinata bertindak sebagai peminta keterangan memberikan 36 pertanyaan seputar kegiatan Deklarasi Dukungan oleh 11 Bupati/Walikota se-Riau yang dilaksanakan oleh DPD Projo Riau.

"Sebuah organisasi pendukung kepada salahsatu calon Presiden dan wakil Presiden pada Pemilu 2019 mendatang, kami meminta keterangan dari keterangan Ketua KPU Riau sebagai bahan dan referensi kajian nantinya di Sentra Gakkumdu Riau," ujar Gema Wahyu Adinata.

Dan naskah deklarasi dukungan, sambung Gema, mengatasnamakan Bupati/Walikota se-Riau memang sudag beredar di media baik online, cetak dan elektronik, pada Rabu, (10/10/18) lalu, dihotel Aryaduta, Pekanbaru.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, menjelaskan bahwa pihak Bawaslu Riau, akan bersungguh sungguh bekerja untuk memastikan apakah kegiatan tersebut melanggar aturan atau tidak.

"Dalam memproses dugaan pelanggaran ini, kita telah menyusun langkah-langkah, sebagai tahap awal kita mengundang KPU Riau sebagai penyelenggara pemilu, nantinya kita juga akan menghadirkan beberapa pakar dan ahli," ujar Rusidi.

Rusidi menambahkan proses ini masih panjang. Nanti juga akan mengundang para ahli, baik ahli pidana, ahli tatanegara, dan juga Ombusman RI perwakilan Riau. "Hal ini untuk memastikan apakah fakta fakta yang dikumpulkan dari Penyelenggara Pemilu, penyelengara kegiatan dan 11 Bupati/walikota tersebut melanggar atau tidak, apakah ada unsur pelanggaran pidana atau tidak," jelas Rusidi.

Selain itu, dikatakan Rusidi, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Riau yang terdiri dari Kepolisian Daerah Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. "Kita akan membahas bersama. Bila perlu, supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan, kita akan minta pendapat Hukum dari Sentra Gakkumdu Bawaslu RI di Jakarta. Ini penting sebagai referensi dalam pembahasan bersama Sentra Gakkumdu Riau nantinya," tegasnya.

"Karena mereka sedang cuti Kampanye, jadi kita akan memastikan kepada pihak berkompeten, terkait penandatanganan dukungan kepada capres/cawapres oleh Bupati/walikota itu apakah secara Administrasi Negara itu dibenarkan atau tidak, apakah itu termasuk mal administrasi atau tidak, apakah itu memenuhi unsur pidana atau tidak. Itulah gunanya kita berkonsultasi juga dengan Ombudsman RI perwakilan Riau," kata Rusidi.

Dikatakan Rusidi, sebagaimana pasal 282 undang-undang nomor 7 tahun 2007 tentang Pemilu, menjelaskan soal ancaman pidana bagi pejabat negara yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

Dalam pasal 282 UU No. 7 Tahun 2017 disebutkan "Pejabat negara dilarang membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon," persoalannya mereka menandatangani dan membacakan itu dalam masa cuti kampanye.

"KPU sudah kita minta keterangan. Banyak pertanyaan yang kita ajukan ke KPU, selama 1 jam, seputar apakah kegiatan deklarasi termasuk kategori kampanye, dan pertanyaan lainnya. Hasilnya belum bisa kita sampaikan," tuturnya.

Sementara itu, jadwal permintaan keterangan kepada pihak DPD Projo Riau dan Panitia pelaksana akan dilakukan besok siang habis zuhur, hari Rabu dan kamis baru kita undang Bupati dan Walikota yang menandatangani dan hadir dalam deklarasi itu," tutup Rusidi. (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 31 Oktober 2018
Rabu, 31 Oktober 2018
Rabu, 3 Oktober 2018
Rabu, 12 September 2018
Selasa, 11 September 2018

HUKRIM
Minggu, 18 November 2018
Sabtu, 17 November 2018
Kamis, 15 November 2018
Rabu, 14 November 2018
Senin, 12 November 2018