Senin, 19 November 2018

Saksi ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Unri, Erdiansyah SH MH diambil sumpah sebelum dimintai keterangan saksinya didalam persidangan erkara pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE, Senin (15/10/18)

Hukum | Senin, 15 Oktober 2018 | Dibaca: 102
Diduga Pengacara Kena OTT, Terdakwa ITE Tak Didampingi Kuasa Hukum

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM -Sidang perkara pencemaran nama baik dan pelanggaran ITE dengan terdakwa Pemimpin Redaksi media online, www.harianberantas.co.id, Toro Laia, Senin (15/10/18) kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli hukum pidana.

Sidang ini dipimpin Ketua Majelis hakim Yudi Silaen, SH dan hakim anggota Sorta Ria Neva dan Abdul Aziz,

Dalam sidang Senin siang itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syafril SH dan Wilsa SH menghadirkan saksi ahli hukum pidana dari Fakultas Hukum Unri, Erdiansyah SH MH.

Pantauan ridarnews.com di ruang sidang, ada pemandangan tidak biasa dalam sidang tersebut. Dimana Toro yang biasanya selalu didampingi kuasa hukumnya Yunaldi Zega, SH, tapi, kali ini tidak. Terdakwa Toro yang mengenakan kemeja kuning lengan panjang itu hadiri sendirian. Kuasa hukum Toro, Yunaldi Zega, SH, yang biasa mendampingi Toro dipersidangan, diduga kena operasi tangkap tangan (OTT) Tim Opsnal Reskrim Polres Rohil, karena memeras dan mengancam warga.

Sementara itu, Erdianto, ahli hukum pidana dipersidangan menjelaskan, jika persoalan Undang-undang Pers tidak diselesaikan oleh Dewan Pers, maka orang yang merasa dirugikan dalam suatu pemberitaan bisa melapor ke aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian.

Dosen Fakultas Hukum Unri ini juga menerangkan tentang Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Menurutnya, ada tiga unsur orang terjerat kasus ITE, diantaranya, dengan sengaja melakukan penghinaan atau menyudutkan dan merusak nama baik seseorang dengan berita serta menguploadnya melalui elektronik.

Menurutnya, dalam UU ITE mendistribusikan adalah menyalurkan kata atau berita melalui elektronik dan bagi siapapun bisa membukanya tanpa izin siapapun. Sedangkan Transmisi, mengirim muatan kata atau berita tapi tidak semua orang bisa melihatnya seperti SMS.

"Nah, pertanggungjawabannya kalau melakukan pidana, tentu harus diminta pertanggungjawabannya, kalau perusahaan tentu direkturnya yang bertanggungjawab," kata Erdiansyah menjawab pertanyaan JPU, Safril SH.

Ketika majelis hakim Yudi Silaen SH menanyakan pada saksi soal MoU Dewan Pers dengan aparat kepolisian? Erdiansyah menjawab, kalau MoU tidak mengikat yang mengikat itu perundang-undangan dan majelis hakim bisa mengambil keputusan terkait kasus ini.

Apalagi dalam kasus ini mengupload berita yang berulang-ulang, tentu ada niat jahat disana. Ketika ditanya sejumlah media online atau cetak memberitakan seseorang, tapi yang satu dilaporkan dan satu lainnya tak dilaporkan? Erdiansyah menjawab, kalau berita masih kutipan tentu pihak pertama yang menguplod bersalah, tapi kalau materi beda, tentu juga bisa dilaporkan.

Sementara terdakwa Toro yang dalam sidang kali ini tak didampingi satupun kuasa hukumnya menanyakan pada saksi ahli tentang kasus yang diberitakannya soal Bupati Amril apakah fitnah atau tidak? Erdiansyah menjawab, kalau yang dimaksud fitnah adalah berita yang tak sesuai fakta.

"Mengenai berita yang diberitakan media elektronik, harus ada etika yang diperhatikan. Jika pemberitaan itu merugikan seseorang, maka harus ada hak jawab dari yang dirugikan," ungkapnya Erdiansyah. (rudi)




BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 31 Oktober 2018
Rabu, 31 Oktober 2018
Rabu, 3 Oktober 2018
Rabu, 12 September 2018
Selasa, 11 September 2018

HUKRIM
Minggu, 18 November 2018
Sabtu, 17 November 2018
Kamis, 15 November 2018
Rabu, 14 November 2018
Senin, 12 November 2018