Minggu, 18 November 2018

Ilustrasi (net)

politik | Jumat, 2 November 2018 | Dibaca: 407
Beriklan Sebelum Jadwal
Caleg dan Perusahaan Media Bisa Dipidana

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Memperkenalkan diri (Sosialisasi) bagai para calon legislatif (Caleg) memang sangat perlu. Namun, tentu saja harus sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) selaku penyelenggar pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar 17 April 2019.

Salah satu yang diatur adalah terkait Alat Peraga Kampanye (APK), pemasangan iklan kampanye di media massa dan bentuk sosialisasi lainnya.

Dimana penayangan iklan kampanye hanya diizinkan selama 1 bulan yakni mulai 21 hari. Dimulai 21 Maret 2019 dan berakhir pada 13 April 2019.

Menurut Gema, berdasarkan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pidana bagi peserta pemilu, yang melakukan kampanye diluar jadwal, iklan kampanye di media massa merupakan salahsatu contohnya. Sedangkan norma/aturan yang tidak boleh dilakukan oleh peserta Pemilu dalam Pasal 276 ayat (2).

Bagi Caleg yang tidak mengindahkan PKPU terancam sanksi administrasi sampai sanksi pidana. Bahkan media massa dimana Caleg bersangkutan beriklan juga terancam sanksi pidana.

Ini ditegaskan, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran‎ Bawaslu Riau, Gema Wahyu Adinata ketika dikonfirmasi ridarnews.com melalui saluran WhattsApp, Kamis (1/11/18) kemarin.

Menurutnya, memasang iklan kampanye di media lokal, cetak maupun elektronik diluar jadwal yang telah ditentukan, itu termasuk pelanggaran kampanye pemilu.

"Untuk perusahaan media yang sudah ada kontrak dengan calon legislatif, itu harusnya sudah membatalkannya, jangan diperpanjang lagi. Jika tidak mau, juga bisa dipidana," kata Gema Wahyu Adinata.

Sementara itu, tentang sanksi administrasi dan pidana bagi Caleg juga diutarakan Ketua Bawaslu Provinsi Riau, Rusidi Rusdan.

Menurut Rusidi, terkait Alat Peraga Kampanye (APK) harus sesuai dengan PKPU, sanksi bagi para pelanggar adalah sanksi administrasi yang bisa berdampak pada tidak diikutkannya peserta pemilu pada tahapan pemilu selanjutnya.

"Diawal Tahapan Kampanye yang baru berjalan 1 minggu ini, beberapa APK yang terpasang diruas-ruas jalan dikota Pekanbaru belum sesuai dengan peraturan KPU dan juga belum disetujui oleh KPU Riau terkait Desainnya." tambah Rusidi.

Untuk itu, Bawaslu Riau mengimbau kepada seluruh peserta pemilu agar tidak memasang iklan kampanye di media lokal dan elektronik, maupun radio.

Penayangan iklan kampanye hanya diizinkan selama 21 hari, yakni terhitung sejak 21 Maret 2019 dan akan berakhir pada 13 April 2019.

"Artinya, jika ada penayangan iklan kampanye di luar jadwal itu, bisa terindikasi pelanggaran kampanye pemilu," tegas Rusidi.

Terkait iklan Caleg di media massa, Rusidi Rusdan menegaskan belum boleh. Bahkan Rusidi mengingatkan para Caleg tentang ancaman bagi yang sudah beriklan di media massa sebelum jadwal yang ditentukan.

"Bagi Caleg yang beriklan sebelum jadwal, terancam hukumnan maksimanl 2 tahun dan denda 24 juta," pungkasnya. (rima)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 31 Oktober 2018
Rabu, 31 Oktober 2018
Rabu, 3 Oktober 2018
Rabu, 12 September 2018
Selasa, 11 September 2018

HUKRIM
Sabtu, 17 November 2018
Kamis, 15 November 2018
Rabu, 14 November 2018
Senin, 12 November 2018
Minggu, 11 November 2018