Rabu, 19 Juni 2019

Berdasarkan surat Mendagri dengan Nomor 700/9719/OTDA tanggal 12 Desember 2018, Mendagri berkesimpulan bahwa 10 Kepala Daerah di Provinsi Riau telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

politik | Kamis, 27 Desember 2018 | Dibaca: 128
Mendagri Minta Gubri Tegur 10 Bupati/Walikota se Riau

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, SH melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Dr. Sumarsono, MDM meminta kepada Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim untuk menegur 10 Bupati/Walikota yang ikut dalam menandatangani pernyataan dukungan terhadap salah satu Paslon Presiden Tahun 2019 tanggal 10 Oktober 2018 yang lalu di sebuah Hotel di Pekanbaru, Kamis, 27 Desember 2018.

Berdasarkan surat Mendagri dengan Nomor 700/9719/OTDA tanggal 12 Desember 2018, Mendagri berkesimpulan bahwa 10 Kepala Daerah di Provinsi Riau telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Surat permintaan pemberian teguran kepada 10 Kepala Daerah tersebut merupakan tindaklanjut rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau kepada Menteri Dalam Negeri pertanggal 6 November 2018.

Berdasarkan kajian Sentra Gakkumdu yang dilakukan di kantor Bawaslu Riau, 10 Kepala Daerah tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu sebagaimana yang tertuang dalam UU No.7 Tahun 2017 namun terdapat pelanggaran peraturan Perundang-undangan lainnya.

Adapun 10 Bupati/Walikota yang ikut serta dalam penandatanganan pernyataan dukungan tersebut yaitu Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Kampar, Bupati Bengkalis, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Kepulauan Meranti, Bupati Rokan Hilir, Walikota Pekanbaru dan Walikota Dumai.

Dasar Hukum dikeluarkannya surat permintaan teguran ini tertuang dalam Pasal 373 ayat (2) UU No.23 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelengaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Ketua Bawaslu Provinsi Riau Rusidi Rusdan mengatakan Bawaslu Riau telah menerima surat tembusan dari Kemendagri sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Riau, dan sudah di tanggapi.

"Kedepan Bawaslu mengimbau kepada seluruh aparat negara untuk netral. Khusus kepala daerah diingatkan kembali agar cuti, tidak menggunakan fasilitas negara dalam kampanye dan tidak menggunakan embel-embel jabatan dalam pemberian dukungan," tegas Rusidi. (rilis)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Selasa, 18 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Selasa, 11 Juni 2019
Senin, 10 Juni 2019

HUKRIM
Selasa, 18 Juni 2019
Senin, 17 Juni 2019
Senin, 17 Juni 2019
Minggu, 16 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019