Rabu, 27 Maret 2019

Bupati Kabupaten Kampar melalui Sekretaris Daerah Drs. Yusri, M.Si memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan Persatuan Koto Aman (PEKAM) Rapat tersebut digelar di ruang rapat lantai III kantor Bupati Kampar, Jumat sore, 8 Maret 2019, sekira pukul 15

kampar | Sabtu, 9 Maret 2019 | Dibaca: 37
Gelar Rapat Bersama,
Pekam Tuntut HGU PT SBAL Dibatalkan, Cacat Administrasi

BANGKINANG KOTA, RIDARNEWS.COM - Terkait tuntutan masyarakat Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung dengan PT. Sekar Bumi Alam Lestari (PT.SBAL) mengenai permasalahan lahan yang telah lama dikuasai perusahaan tersebut, belum kesepakatan bersama.

Bupati Kabupaten Kampar melalui Sekretaris Daerah Drs. Yusri, M.Si memfasilitasi pertemuan dengan perwakilan Persatuan Koto Aman (PEKAM)

Rapat tersebut digelar di ruang rapat lantai III kantor Bupati Kampar, Jumat sore, 8 Maret 2019, sekira pukul 15.20 WIB.

Hadir dalam rapat Kapolres Kampar yang diwakili Kapolsek Tapung Hilir AKP Amru Hutauruk SH, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kampar H. Aziz serta Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Ahmad Yuzar MT.

Selain itu juga, hadir Kepala Dinas Perkebunan Kampar Ir. H. Bustan, Kekesbangpol Jamilus S. Sos, Kasatpol PP Kampar Hambali MBA, Kepala Desa Koto Aman Syofian dan perwakilan masyarakat Desa Koto Aman Irpan, Akmal dan Alfi.

Rapat tersebut diawali dengan kata sambutan Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kampar, Drs. Ahmad Yuzar mengatakan dalam rapat pembahasan terkait tuntutan masyarakat Desa Koto Aman ini merupakan tindak lanjut dari rapat beberapa waktu lalu yang diadakan di Kantor BPN Provinsi Riau.

"Rapat ini merupakan rapat lanjutan yang beberapa waktu lalu telah diadakan di Kanwil BPN Provinsi Riau," ujar Asisten I Setda Kampar.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kampar, Drs. Yusri, M.Si yang menyampaikan bahwa permasalahan antara masyarakat Desa Koto Aman dengan PT. SBAL sudah bergulir sejak lama yaitu semenjak Bupati Kampar masih dijabat Drs. Burhanuddin Husin.

"Sebenarnya persoalan ini sudah lama bergulir, semenjak masa mantan Bupati Kampar, Drs. Burhanuddin Husin," terang Yusri dihadapan perwakilan Persatuan Koto Aman (PEKAM)

Dikatakan Yusri, belum lama ini Pemda Kampar bersama jajaran Polres Kampar dan BPN Kabupaten Kampar telah berupaya menindaklanjuti tuntutan masyarakat ini dengan melakukan mediasi untuk mencarikan solusi penyelesaian permasalahan tersebut.

Dihadapan perwakilan yang mengatasanamakan Persatuan Koto Aman (PEKAM) ditayangkan tentang Peta kawasan HGU PT.SBAL yang didalamnya termasuk sekitar 700ha wilayah Desa Koto Aman.

"Peta HGU ini dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kehutanan dimana Pemerintah Daerah tidak punya kewenangan untuk merubah HGU tersebut," jelas Sekda.

Jika masyarakat, sambung Yusri, merasa Peta kawasan HGU tersebut ada yang tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan.

"Langkah itu menggugat HGU melalui pengadilan, penyelesaikan Tata Batas Desa dengan menurunkan Tim dari Pemda Kampar atau menuntut ganti rugi dengan melampirkan alas hak atas lahan yang dimiliki masyarakat yang belum diganti rugi," kata Yusri menjelaskan.

Mendengar paparan dari Sekda Kampar, Kepala Desa Koto Aman, Syofian langsung menanggapi bahwa peta HGU PT. SBAL tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

"Ini jelas tidak sesuai dengan fakta, dimana Desa Koto Aman baru berdiri pada tahun 2001, sebagai pemekaran Desa Sekijang, sedangkan Peta HGU tersebut sudah dikeluarkan semenjak tahun 1994," tandas Kepala Desa Koto Aman.

Disini pak, kata Syofian, kami (masyarakat, red) menuntut bukan hanya soal HGU, tetapi juga masalah ganti rugi lahan yang tidak sesuai oleh pihak perusahaan, dimana lahan yang diganti rugi oleh PT. SBAL kepada masyarakat Desa Koto Aman hanya seluas 608,5 Ha dari total lahan yang dikuasai seluas 1.500 Ha.

Kemudian, Asisten I Setda Kampar, Drs. Ahmad Yuzar menyampaikan rekomendasi untuk dilakukan pertemuan ulang dengan menghadirkan pihak PT. SBAL.

"Mengenai hasil rapat di BPN Provinsi Riau beberapa waktu lalu, persoalan HGU PT. SBAL sudah selesai, tetapi apabila ada masyarakat yang memiliki alas hak dan belum diganti rugi maka BPN akan merekomendasikan agar PT. SBAL memberikan ganti rugi," kata Ahmad.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga akan mempercepat proses penyelesaian Tata Batas Desa di sekitar PT. SBAL.

Selanjutnya, perwakilan masyarakat Desa Koto Aman Irfan menyampaikan bahwa Peta HGU yang ditampilkan tidak sesuai dengan fakta dilapangan, oleh karena itu masyarakat menuntut HGU ini dibatalkan karena cacat administrasi.

Sementara itu, Kepala BPN Kampar Aziz menyampaikan tanggapannya, menurut penelitian dan pengkajian, bahwa HGU PT. SBAL tidak cacat administrasi, jika ternyata ada lahan masyarakat yang memiliki alas hak dan belum diganti rugi maka PT. SBAL wajib memberikan ganti rugi.

"Namun jika masyarakat menganggap HGU PT. SBAL ini cacat administrasi, maka silahkan mengajukan gugatan uji materi lewat pengadilan," jelasnya.

Mengakhiri rapat, Sekda Kampar menyampaikan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Memberikan ruang kepada masyarakat Desa Koto Aman untuk menggugat HGU PT. SBAL sesuai mekanisme yang diatur melalui Undang-undang.

2. Pemerintah Kabupaten Kampar berkewajiban membantu Pemerintah Kecamatan apabila meminta untuk pengecekan atau pengukuran Tata Batas Desa yang terdampak oleh HGU PT. SBAL.

3. Diminta kepada perusahaan agar mangganti rugi jika masih ada lahan masyarakat yang memiliki alas hak dan belum diganti rugi. (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Selasa, 19 Maret 2019
Selasa, 19 Maret 2019
Senin, 18 Maret 2019
Senin, 18 Maret 2019
Senin, 18 Maret 2019

HUKRIM
Selasa, 26 Maret 2019
Selasa, 26 Maret 2019
Selasa, 19 Maret 2019
Sabtu, 16 Maret 2019
Sabtu, 16 Maret 2019