Jumat, 26 April 2019

Konflik lahan antara PT. SBAL dengan masyarakat Koto Aman, Kabupaten Kampar tak juga kunjungan selesai. Hal ini membuat seorang aktivis lingkungan Ir. Ganda Mora, M.Si, prihatin, Sabtu (16/3/19).

lingkungan | Sabtu, 16 Maret 2019 | Dibaca: 100
Konflik Lahan dengan Masyarakat, Ganda Mora: PT SBAL, Menyebalkan

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Konflik lahan antara PT. SBAL dengan masyarakat Koto Aman, Kabupaten Kampar tak juga kunjungan selesai. Hal ini membuat seorang aktivis lingkungan Ir. Ganda Mora, M.Si, prihatin, Sabtu (16/3/19).

Sebabnya, ratusan masyarakat Koto Aman yang berunjukrasa ke DPRD dan Kantor Gubernur beberapa hari lalu enggan kembali ke desanya. Mereka memilih bertahan dan berkemah di bawah Flyover Jalan Jenderal Sudirman, di depan Masjid Paripurna Arrahman, Pekanbaru.

Dengan menggelar tikar seadanya warga Desa Koto Aman bertahan di bawah Flayover. Mereka mencoba menggugah hati petinggi Provinsi Riau agar turun tangan menyelesaikan konflik lahan dengan perusahaan sawit tersebut.

Dalam pandangan Ganda Mora, konflik lahan berkepanjangan antara masyarakat Kota Aman dengan perusahaan PT SBAL sudah berlangsung lama. Namun, belum ada titik terang dari perusahaan terhadap hak masyarakat.

Menurutnya, berbagai usaha dilakukan masyarakat, baik itu dialog maupun perjanjian dengan PT SBAL telah disepakati, namun tidak dapat direalisasikan mengingat dalam perjanjian pihak perusahaan akan membangun kebun apabila pihak masyarakat dapat menyediakan lahan. "Ini yang menyebalkan," kata Ganda Mora.

Sebab, ketersediaan lahan sudah tidak ada, karena lahan masyarakat telah dikuasai oleh perusahaan keseluruhannya. Kondisi ini sangat menyulitkan masyarakat dan akhirnya masyarakat turun ke jalan (berunjukrasa). Sampai berita ini dirilis, sudah delapan malam masyarakat yang kehilangan tanah di kampungnya sendiri bertahan di bawah flyover.

Sementara sampai saat ini koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kampar, Pemprov Riau dan pihak BPN Riau, dan pihak PT SBAL belum membuahkan hasil.

Bertahannya masyarakat di bawah playover membuktikan ketidakmampuan Pemerintah Daerah Riau dan Pemkab Kampar menyelesaikan konflik agraria. Demikian juga dengan PT SBAL sama sekali tidak menjaga citra pemerintah. "Sepertinya, pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan konflik tersebut," ujarnya.

Namun demikian, Ganda Mora juga Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden ( BARA- JP) Riau itu, berharap Pemerintah Daerah, dan BPN dapat menekan pihak perusahaan PT SBAL untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik lahan tersebut. Sebab bila tidak dapat diselesaikan dengan baik, bisa mempermalukan Pemerintah Daerah, dan bisa saja mengukur ulang HGU. "Apabila ada  kelebihan dari HGU agar diserahkan ke masyarakat," pungkasnya. (rima)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 19 Maret 2019
Selasa, 19 Maret 2019
Senin, 18 Maret 2019
Senin, 18 Maret 2019

HUKRIM
Selasa, 23 April 2019
Jumat, 19 April 2019
Senin, 15 April 2019
Kamis, 11 April 2019
Selasa, 9 April 2019