Selasa, 18 Juni 2019

Gubri memberikan sambutan pada Rapat Paripurna DPRD Prov. Riau dalam Rangka Pidato Sambutan Gubernur Riau Masa Jabatan 2019-2024.

adv | Senin, 11 Maret 2019 | Dibaca: 128
DPRD Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Gubernur

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau menggelar Rapat Paripurna penyampaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024, Senin (11/3/19) di ruang Raat Paripurna.

Rapat Paripurna ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati bersama Wakil Ketua, serta Anggota DPRD Riau.

Ketua DPRD Riau Septina Primawati dalam sambutannya mengatakan, Rapat Paripurna ini sangat menomental, karena pertemuan Pemprov Riau dan DPRD Riau ini sangat strategis untuk menggandeng kesepahaman, setelah Pilkada berakhir.

“Sekarang kita akan mendengarkan pemaparan visi misi gubernur terpilih periode 2019-2024. Sehingga kita bisa mengetahui secara bersama-sama tentang visi dan misi tersebut yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah kedepan,” kata Septina dalam Rapat Paripurna yang dihadiri Gubernur Riau, H Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau H Edy Natar Nasution, Forkopimda Riau dan para undangan lainnya.

Sementara itu, Gubernur Riau H Syamsuar dalam visi dan misi menyampaikan, bahwa pemerintahannya merupakan periode keempat atau periode terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025.

“Sehubungan dengan hal tersebut, untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau. Pada periode ini kami akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program-program pembangunan pro masyarakat yang telah dirintis oleh pendahulu dan sekarang akan terus melakukan pembenahan dan penyelesaiaan,” kata Syamsuaar dalam pidatonya.

Syamsuar menegaskan, saat ini di Provinsi Riau masih banyak permasalahan-permasalahan pembangunan yang perlu diselesaikan. Diantaranya masih terdapatnya kesenjangan kualitas Sumber Daya Manusia antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang diukur dari capaian IPM Kabupaten/Kota.

Rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat. Indeks kualitas lingkungan hidup masih rendah. Masih tingginya tingkat abrasi oleh gelombang laut di wilayah pesisir dan sungai terutama di Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang dan Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka.

Selain itu, permasalahan tapal batas antar Kabupaten/Kota masih ada yang belum terselesaikan. Rendahnya pertumbuhan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau periode 2011-2017 mengalami penurunan.

Selain itu, masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan Provinsi Riau masih di atas 5% yaitu 7,41% atau 514.620 jiwa penduduk Riau berada di bawah garis kemiskinan dan jumlah persentase miskin tinggi terdapat pada sub sektor perkebunan.

Masih rendahnya ketahanan pangan daerah. Belum optimalnya upaya pengembangan potensi pangan lokal dalam mendukung ketahanan pangan, hal tersebut dapat dilihat dari produksi beras Provinsi Riau tahun 2013-2017 menurun sebesar 3,65% per tahun. Di sisi lain, kebutuhan konsumsi beras penduduk Riau dari tahun 2013- 2017 tumbuh 1,38% tahun.

Kemudian rendahnya pengelolaan potensi budaya Melayu dan pariwisata. Masih belum optimalnya pelestarian budaya khususnya budaya melayu. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya jumlah karya seni budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi.

“Selanjutnya, masih rendahnya kinerja ASN dan pelayanan publik. Pemasalahan Kepagawaian di Provinsi Riau saat ini adalah menyangkut belum optimalnya manajemen pelayanan ASN dan pembinaan ASN,” ujar Syamsuar.

Sementara untuk pencapaian pada masing-masing misi tersebut, diperlukan strategi dan arah kebijakan pemerintah. Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berdaya saing.

Meningkatkan aksesibiltas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan pelayanan dasar kesehatan terutama masyarakat miskin dan kurang mampu, menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Meningkatkan daya saing produk dan jasa koperasi dan UMKM dengan meningkatkan jumlah SDM berkualitas, meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM, meningkatkan akses dan perluasan pembiayaan koperasi dan UMKM, meningkatkan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran produk dan jasa koperasi dan UMKM.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa, dengan upaya
meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa.

“Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman, dengan arah kebijakan yakni dengan meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat. Membangun sarana dan prasarana keagamaan, seperti Al-quran Center, Madrasah dan Pondok Pesantren,” terang Syamsuar. (Advetorial)




BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Sabtu, 15 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Selasa, 11 Juni 2019
Senin, 10 Juni 2019
Senin, 10 Juni 2019

HUKRIM
Senin, 17 Juni 2019
Senin, 17 Juni 2019
Minggu, 16 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019