Senin, 22 Juli 2019

Ilustrani (Internet)

pendidikan | Rabu, 20 Maret 2019 | Dibaca: 135
Tunjangan Transportasi Guru Dihapus
Ratusan Guru se-Pekanbaru Geruduk Pemko, Ini Kata Dewan Pendidikan

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Terkait unjukrasa yang dilakukan ratusan guru SD-SMP se Kota Pekanbaru didepan Kantor Walikota Pekanbaru hingga kini masih berlanjut dikarenakan belum menemukan jalan keluarnya.

Aksi unjukrasa ini, Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Fendri Jaswir amat menyayangkan dan angkat bicara atas tuntutan guru sertifikasi SD dan SMP terkait dihapuskannya tunjangan transportasi guru.

"Pak Walikota harus jumpai guru-guru itu. Ajak berdialog dan carikan solusinya," ujar anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Ir H Fendri Jaswir MP di Pekanbaru, Rabu, (20/3/2019).

Menurut Fendri, apa yang dituntut tenaga pendidik itu sesuatu yang wajar, pantas dan memenuhi rasa keadilan. Sebab, di daerah-daerah lain, bahkan di tingkat Provinsi Riau untuk guru SMA dan SMK juga diberikan tunjangan tambahan dari daerah. DKI (Jakarta, red) malahan jumlahnya lebih besar lagi.

Tinggal sekarang, katanya, Walikota Pekanbaru mencarikan solusi agar tidak melanggar aturan single salary. Nomenklaturnya harus disesuaikan. Bukan tunjangan profesi guru, tapi dengan istilah lain seperti tunjangan penghasilan pegawai, dan lainnya.

''Walikota Pekanbaru bisa konsultasi ke Pemprov Riau atau DKI,'' ujarnya.

Dikatakan Fendri, dengan dihapuskannya uang transportasi guru sertifikasi yang selama ini diterima semua guru di Pekanbaru, timbul ketidakadilan. Sebab, guru non sertifikasi justru ditambah dari Rp2 juta menjadi Rp3 juta. Begitu juga pegawai tata usaha atau tenaga kependidikan.

''Ini yang dinilai tidak adil, padahal kewajiban guru sertifikasi lebih banyak,'' katanya.

Mantan anggota DPRD Provinsi Riau itu menyayangkan Walikota Pekanbaru baru mengetahui bahwa guru sertifikasi tidak mendapatkan seutuhnya tunjangan profesi (sertifikasi). Sebab, terikat pada kewajiban mengajar tatap muka 24-40 jam seminggu. Sehingga tidak semua guru sertifikasi bisa diusulkan tunjangan sertifikasinya karena kekurangan jam mengajar.

Akibatnya, kata Fendri, yang diusulkan hanya beberapa orang dari sejumlah guru mata pelajaran.

''Misalnya, guru Bahasa Indonesia, lima orang, tapi yang diusulkan dua orang. Maka, tunjangan sertifikasi yang dua orang itu, dibagi untuk lima orang secara proporsional. Ini sudah berlangsung lama,'' paparnya.

Sehingga dana sertifikasi yang diterima guru tidak utuh sekitar Rp3,5 juta, tapi berkisar Rp1,5 juta. Padahal mereka terikat waktu mengajar. Sebaliknya, guru non sertifikasi tidak terikat waktu mengajar.

''Disini ketidakadilan yang mereka tuntut,'' tuturnya.

Fendri berharap Walikota Pekanbaru lebih bijak menyikapi persoalan ini sehingga tuntutan guru-guru itu dapat terpenuhi. Jumlahnya tidak terlalu besar, hanya Rp850 ribu sebulan. Tahun-tahun sebelumnya Rp1,5 juta, lalu turun Rp1.250.000, dan turun lagi menjadi Rp850.000. (Mediacenterriau)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 10 Juli 2019
Selasa, 2 Juli 2019
Senin, 1 Juli 2019
Senin, 1 Juli 2019
Minggu, 30 Juli 2019

HUKRIM
Kamis, 18 Juli 2019
Rabu, 17 Juli 2019
Selasa, 16 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019