Selasa, 16 Juli 2019

Ilustrani (Internet)

bengkalis | Rabu, 24 April 2019 | Dibaca: 148
Ratusan Hektar Tambak Udang di Bengkalis Diduga Ilegal

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Ratusan hektar hutan Mangrove (bakau) di Pulau Bengkalis hancur karena dialihfungsikan menjadi tambak udang, menjadi perhatian Direktorat Jenderal (Dirjen) Penegakan Hukum Lementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Dr. Drs. Rasio Ridho Sani, S.Si, M.Com, M. PM.

Untuk itu, Rasio Ridho Sani yang akrab disapa Roy itu akan turun ke Pulau Bengkalis meninjau pembangunan tambak udang dengan merusak hutan Mangrove.

Hal ini dikatakan Roy dalam acara Ngobrol Pintar (Ngopi) dengan PWI Riau di Gedung PWI Riau, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, Senin, (22/4/19) kemarin.

Ditegaskan Roy yang pagi itu didampingi Guru Besar Perlindungan Hutan IPB, Prof. H. Bambang Hero Saharjo, hutan Mangrove merupakan hutan yang dindungi karena merupakan pencegah abrasi pantai.

Hutan bakau (Mangrove) salah satu jenis kayu yang dilindungi, karena manfaatnya besar sekali untuk melindungi pantai dari abrasi. Di Pulau Bengkalis, hutan Mangrove terhampar di Kecamatan Bantan dan Bengkalis.

Sementara itu, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (LSM-IPMPL) Kabupaten Bengkalis, Solihin kepada ridarnews.com, Rabu (23/4/19) sore, mengungkapkan, sampai saat ini ada 50 titik. Satu titik memiliki tambak puluhan buah.

Menurut Solihin, sampai saat ini ada sekitar seribu tambak udang tersebar di 50 titik di Pulau Bengkalis di dua kecamatan di Pulau Bengkalis.

Dipaparkan Solihin, ukuran tambak tersebut beragam. Ukuran paling kecil 30 m x 50 m.

Maraknya pembangunan tambak udang oleh para pemilik modal mengancam ekosistem pulau endapan (Pulau Bengkalis) tersebut.

Ironisnya, sampai saat ini tak satupun tambak yang mengantongi izin. Sebagian besar masuk kawasan hutan.

Masih menurut Solihin, beberapa waktu yang lalu Tim penegakan hukum Kementerian KLHK dan Dinas LHK Provinsi Riau sudah turun ke Bengkalis. Namun, progres proses hukumnya belum jelas.

"Selain tidak satupun yang berizin, berdasarkan Peraturan Kementerian KLHK Nomor 903 sebagian besar tambak udang di Pulau Bengkalis masuk kawasan hutan," ujarnya.

Tentang belum berizinnya tambak udang di Pulau Bengkalis diakui salah seorang pengusaha tambak saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengakui bahwa tambak miliknya tidak punya izin.

Namun, sampai saat ini puluhan tambak milik pengusaha berisial Ac itu masih belum memiliki izin.

"Kita sedang mengurus izin," ujarnya singkat. (Rudi)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 10 Juli 2019
Selasa, 2 Juli 2019
Senin, 1 Juli 2019
Senin, 1 Juli 2019
Minggu, 30 Juli 2019

HUKRIM
Sabtu, 13 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019
Kamis, 11 Juli 2019
Kamis, 11 Juli 2019