Minggu, 18 Agustus 2019

Terkait dugaan tindak pidana Pemilu yang dilakukan Darmawati Sitorus yang membawa C6 (Undangan pemilih) atas nama Maysarah pada saat pencoblosan, 17 April 2019 lalu, kini diperiksa di Polres Rokan Hilir.

politik | Selasa, 14 Mei 2019 | Dibaca: 146
Mencoblos Atas Nama Orang Lain, Darmawati Lolos Dari Jerat Hukum

BAGANSIAPIAPI, RIDARNEWS.COM - Darmawati Boru Sitorus lolos dari jerat hukum, kendati mencoblos atas nama orang lain saat Pemilu 17 April lalu, Selasa, (14/5/19).

Pasalnya, Darmawati yang mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, tidak mencoblos di TPS lain.

Kepastian yang bersangkutan tidak melanggar undang-undang Pemilu dikeluarkan, Senin (13/5/19) malam, sekitar pukul 20.00 WIB di Polres Rokan Hilir, setelah melaksanakan SG2 (Pembahasan Kedua) terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Darmawati.

Berdasarkan rilis yang diterima redaksi ridarnews.com dari grup Wartawan Sahabat Bawaslu menjelaskan peristiwa ini berawal ketika pada tanggal 17 April 2019 (hari Pemilu), Darmawati membawa undang memilih (C.6) atas nama Maysarah datang dan melakukan pencoblosan di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

Awalnya, perbuatan tersebut disangkakan melanggar Pasal 533 UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000.

Dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan Siti Patimah, saksi dari partai politik Nasdem yang juga menjadi saksi partai di TPS 07 Kepenghuluan Lenggadai Hulu, itu diproses Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam rapat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu yang dihadiri Ketua Bawaslu Rokan Hilir Syahyuri, S. HI, dan Koordinator Sentra Gakkumdu, Bimantara Prima Adi Cipta, SH, dari unsur Kejaksaan hadir Maruli Tua Sitanggang, SH, dan Rizki Fadillah, SH, sedangkan dari unsur Kepolisian hadir Maringan P. Silalahi, SH dan Anta Arif Siregar, itu menyumpulkan bahwa perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti ke proses tahapan penyidikan dikarenakan

Dalam keterangannya, Anggota Bawaslu Rokan Hilir Bimantara yang juga selaku Kordinator Sentra Gakkumdu menjelaskan sebelum pembahasan kedua ini Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengambil keterangan ahli hukum pidana. Dan kami menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti ke proses tahapan penyidikan dikarenakan tidak memenuhi unsur. Sebab, tidak adanya niat jahat pelaku dan terlapor tidak menggunakan suara di dua TPS.

"Pertama, bahwa unsur meansrea (niat jahat) dari Terlapor tidak terpenuhi. Kedua, bahwa terhadap pasal yang disangkakan kepada Terlapor masih kekurangan unsur tindak pidananya,  dimana seharusnya Terlapor memberikan suaranya lebih dari 1 kali di 1 TPS atau lebih," kata Bimantara kepada wartawan, bahwa unsur pasal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

Sehingga meskipun terlapor mengaku dirinya sebagai orang lain yaitu a.n Mayasarah datang ke TPS akan tetapi terlapor hanya memberikan suara di TPS 07 dan tidak mencoblos di TPS lain. .

"Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menyimpulkan perkara ini tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya dan proses perkara ini selesai dan ditutup," kata Bima, menutup keterangan. (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Senin, 5 Agustus 2019
Sabtu, 3 Agustus 2019
Jum'at, 2 Agustus 2019
Kamis, 1 Agustus 2019
Rabu, 24 Juli 2019

HUKRIM
Jumat, 16 Agustus 2019
Rabu, 14 Agustus 2019
Rabu, 14 Agustus 2019
Selasa, 13 Agustus 2019
Selasa, 13 Agustus 2019