Minggu, 18 Agustus 2019

Ilustrani (Internet)

adv | Minggu, 12 Mei 2019 | Dibaca: 146
Jakstrada Kabupaten Bengkalis, Jadikan Sampah Bernilai Ekonomi

BENGKALIS, RIDARNEWS.COM  -  Masalah sampah bukanlah masalah sepele. Apalagi di perkotaan perlu penanganan serius agar lingkungan menjadi bersih dan asri.

Untuk itu, Pemerintah dari pusat sampai daerah telah mengatur pengelolaan sampah, termasuk Kabupaten Bengkalis.

Sampah yang merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga harus dikelola dengan baik mulai dari hulu sampai hilir agar tidak mencemari lingkungan.

Seperti halnya Kabupaten Bengkalis telah mengelola sampah baik sampah rumah tangga maupun non rumah tangga.

Bagi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bengkalis yang memiliki 11 Kecamatan: Kecamatan Mandau, Pinggir, Talang Mandau, Bathin Solapan, Siak Kecil, Bukit Batu, Bandar Laksamana, Bengkalis, Bantan, Rupat, dan Rupat Utara, telah memiliki kebijakan strategi daerah (Jakstrada) tentang Pengelolaan Sampah yang diluncurkan pada tahun 2018 lalu.

Sebagaimana diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bengkalis, Herman AA melalui Kepala Seksi (Kasi) Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup, Hj Nurhasanah kepada ridarnews.com di kantornya, Rabu, 12 Mei 2019.

Nurhasanah memaparkan, kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) Kabupaten Bengkalis tentang pengelolaan sampah merujuk kepada Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 07 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bengkalis dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatera Tengah.

Selain itu, juga tertuang dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah rumahtangga dan sampah jenis lainnya. Kemudian juga ada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

"Jadi begitulah strategis dari Kabupaten Bengkalis dalam tata cara dalam pengelolaan sampah yang telah kita susun dan semua itu telah dituangkan dalam Undang-undang, PP, Perda, hingga Perbup," terang Hj. Nurhasanah.

Diterangkan wanita yang akrab disapa kak Hanna itu, dalam Jakstrada pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, sudah harus dimulai dari sumbernya (hulu) sampai hilir tempat pembuangan akhir (TPA).

"Artinya sampah itu harus dikelola dari sumbernya bukan diakhirnya," kata Nurhasanah.

Dengan mengatur tata kelola sampah dari hulu sampai hilir sebagaimana tertuang dalam Jakstrada, upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mengurangi 18 persen volume sampah tiap tahun bisa tercapai.

Dengan demikian, sampah yang dihasilkan warga, khususnya perkotaan yang sampai ke TPS adalah sampah yang betul-betul tak lagi bisa dimanfaatkan atau tidak lagi bernilai ekonomi.

Program yang digulirkan sejak tahun 2018 kemarin, itu Dinas Lingkungan Hidup juga tidak sendirian, tetapi melibatkan masyarakat dengan membentuk Bank Sampah.

Sosialisasi membentuk bank sampah ini mendapat respon masyarakat. Masyarakat yang selama ini menganggap sampah benda (sampah) yang selama ini mereka buang ternyata sebagian masih bernilai ekonomi.

Tersentak dengan manfaat sampah, masyarakat kemudian mendirikan Bank Sampah. Saat ini, di Kabupaten Bengkalis sudah  banyak berdiri bank sampah disejumlah tempat.

Dengan demikian, sampah produksi rumah tangga yang akan dipisahkan oleh rumah tangga itu sendiri atau anggota Bank Sampah dan kemudian dijual ke Bank Sampah. Sementara yang betul-betul tidak lagi bernilai ekonomi baru dibuang ke TPA.

"Itulah target-targetnya, dan harus ada pemberdayaan supaya target 18 persen tercapai. Dengan demikian tidak seluruh sampah menjadi beban TPA," harapnya.

Maka dari itu, ungkap Hanna, pihaknya terus mensosialiasikan kepada masyarakat tata kelola pengolahan sampah yang diinginkan Pemerintah Daerah, yakni pemilahan terhadap sampah yang diketahui mempunyai nilai ekonimis. Sebab, masyarakat yang memilah sampah dapat membantu keuangan keluarga.

Besarnya volume sampah di Kabupaten Bengkalis, apalagi di perkotaan juga merupakan sebuah potensi ekonomi bagi masyarakat juga pemanfaatannya tepat.

Dipaparkan Kasi Pencemaran Lingkungan tersebut, volume sampah di Kabupaten Bengkalis cenderung mengalami peningkatan selama Ramadhan. Peningkatannya bisa mencapai 50 persen dari bulan-bulan biasa.

Namun demikian, dengan adanya sistem pemilihan sampah terlebih dahulu, volume sampah yang sampai ke TPA bisa ditekan.

"Kita ambil contoh tahun 2018 di bulan Maret, itu kan merupakan triwulan I. Kenapa? karena Jakstrada kita baru menghitung tahun 2018, memang kita mempunyai prediksi pada tahun 2017 tapi yang kita evaluasi pada tahun 2018 dan tahun 2019. Karena evaluasi dan pencapaian itu pada triwulan I pada bulan Maret 2018," terangnya lagi.

Maka untuk tahun 2019 ini, pihaknya, ungkap Hanna, menargetkan pengurangan sampah sebanyak 20 persen. Artinya dari keseluruhan sampah yang dihasilkan diharapkan hanya 80 persen yang sampai ke TPA, sisanya masuk bank sampah karena memiliki nilai ekonomi.

Untuk mencapai pengurangan 20 persen itu. Pihak DLH saat ini terus mensosialisasikan tentang pemilihan sampah dan potensi ekonomi yang ada didalamnya.

"Kami harus giat lagi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) dalam memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok yang dibentuk masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah," kata Nurhasanah.

Sebab, ungkapnya, persoalan sampah bukan saja masalah Pemerintahan, tapi juga masalah semua orang agar lingkungan tempat tinggal bersih dan asri. Ini artinya, masyarakat harus semakin peduli dalam soal tata kelola sampah dengan cara memilah sampah itu mulai dari rumah kita sendiri.

"Kami berupaya dan optimis sesuai kebijakan dan strategis yang telah ditetapkan oleh Bupati Bengkalis Amril Mukminin. Kami optimis melakukannya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat agar peduli dengan lingkungan dengan membentuk kelompok- kelompok dengan membentuk bank sampah yang mempunyai nilai ekonomi didalamnya," ujarnya.

Kerja keras Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mendapat sokongan pemerintah pusat. Dimana pada tahun anggaran 2019 ini DLH mendapat bantuan dana alokasi khusus dari Pusat sebesar Rp500 juta, untuk Lingkungan dan Sanitasi .

DAK Lingkungan dan DAK Sanitasi ini diperuntukan untuk kelompok masyarakat penyediaan sarana dan prasarana, seperti pembangunan bank sampah, TPS3R

"Alhamdullillah tahun ini (2019) DLH Bengkalis mendapat bantuan dari Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 500 juta, untuk DAK lingkungan dan DAK Sanitasi yang diperuntukkan kelompok masyarakat penyediaan sarana dan prasarana, seperti pembangunan Bank Sampah, TPS3R," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Hanna juga menjelaskan tempat pembuangan akhir sampah yang dikelola Pemda Bengkalis.

1. TPA Jalan Bantan seluas 3,5 hektar beroperasi tahun 2010. Sampai saat ini sudah terpakai 1,93 hektar. Diperkirakan usia pakainya sampai 2026

2. TPA Bukit luas 2,3 ha terpakai 0,275 ha operasi 2012-2042

3. Kecamatan Mandau 5 ha terpakai 3,65 ha operasi 2002-2021

4. Kecamatan Pinggir 2 ha terpakai 0,452 ha opersi 2016

5. Kecamatan Rupat 3 ha terpakkai 1 ha operasi 2016

Sementara untuk Bank Sampah semakin bertambah jumlahnya. Setiap bank sampah memiliki 100 sampai 400 orang nasabah

Sementara itu, Ketua Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau (LAM) Kabupaten Bengkalis, Datuk Seri Haji Zainuddin Yusuf mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dalam hal pengelolaan sampah.

Keberhasilan ini, ungkap Datuk Zainuddin Yusuf dibuktikan dengan perolehan Piala Adipura. Sampai saat ini, Kabupaten Bengkalis sudah 3 kali berturut-turut meraih Piala Adipura. Ia berharap tahun depan Bengkalis meraih Piala Adipura Kencana.

"Sudah tiga kali berturut-turut Kabupaten Bengkalis mendapatkan penghargaan Adipura, jika tahun 2019 ini, kami dari Lembaga Adat Melayu Bengkalis berharap Kota Bengkalis mendapatkan Piala Adipura Kencana. Seperti kita ketahui hanya satu Provinsi di Indonesia yang mendapatkan piala Adipura Kencana, Provinsi Jawa Timur ibukota Surabaya. Mudah-mudahan Kabupaten Bengkalis ini mendapatkan Adipura Kencana," harapnya.

Menurut Datuk Zainuddin Yusuf, produksi  sampah  rumah  tangga terus meningkat seiring bertambahnya jumlah  penduduk, produk  dan  pola  konsumsi masyarakat.  Untuk itu, tata kelola sampah harus dilakukan  untuk  mengatasi  paningkatan  volume  sampah  tersebut. Salah satunya dengan cara mengurangi volume sampah dari sumbernya melalui pemberdayaan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Harian LAM Bengkalis, Datuk Seri Haji Sofyan Said mengatakan, dalam pengelolaan sampah ini tidak hanya masalah Pemerintah tapi milik bersama masyarakat.

"Mari kita bersama-sama mewujudkan Kabupaten Bengkalis ini menjadi aman, bersih dan nyaman. Kebersihan itu sebahagian dari Iman," kata Sofyan Said.

Selaku Pimpinan Harian Lembaga Adat, Sofian Said mengimbau masyarakat agar mengelola sampah dengan baik. Ia mengingatkan bahwa sampah bagian tak terpisahkan dari sisi kehidupan manusia. Untuk itu, sampah dikelola dengan baik dan perlakukan dengan ramah, arif dan bijaksana. Sehingga tidak menimbulkan masalah, tetapi barokah.

"Jadilah masyarakat kota yang mencintai kotanya, tidak membuat sampah jadi masalah di kotanya tetapi mengelola sampah yang menjadi ramah lingkungan," ujarnya.

Dukungan terhadap tata kelola sampah yang baik sebagaimana tertuang dalam Jakstrada juga disampaikan anggota Komisi II DPRD Bengkalis, Simon Lumban Gaol.  Menurut Simon, pihaknya akan terus memberikan dukungan sesuai kewenangan selaku anggota dewan. (adv)
    



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Senin, 5 Agustus 2019
Sabtu, 3 Agustus 2019
Jum'at, 2 Agustus 2019
Kamis, 1 Agustus 2019
Rabu, 24 Juli 2019

HUKRIM
Jumat, 16 Agustus 2019
Rabu, 14 Agustus 2019
Rabu, 14 Agustus 2019
Selasa, 13 Agustus 2019
Selasa, 13 Agustus 2019