Minggu, 16 Juni 2019

Pansus Penyertaan Modal Konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri (foto: Humas Sekwan DPRD Bengkalis)

adv | Jumat, 24 Mei 2019 | Dibaca: 140
Pansus DPRD Bahas 3 Ranperda Yang Diajukan Pemda Bengkalis

BENGKALIS, RIDARNEWS.COM - Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Abdul Kadir, S. Ag, menerima 3 rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan Bupati Bengkalis Amril Mukminin diwakili Sekretaris Daerah, H. Bustami HY dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin, (29/4/19).

Ketiga Ranperda yang disampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis itu adalah;

1. Ranperda Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun Tahun 1994 tentang pembentukan Perusahaan Daerag Air Minum (PDAM) Tirta Terubuk.

2. Ranperda penyertaan modal kepada PT. Bumi Siak Pusako (BSP) sebesar Rp30 miliar.

3. Ranperda Pembiayaan Transpotasi Jema'ah Haji Daerah

Rapat Paripurna penyampaian Ranperda itu dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Abdul Kadir, S. Ag, dan dihadiri puluhan anggota dewan lainnya serta para kepala dinas dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Dalam sambutannya, Abdul Kadir mengatakan Ranperda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan PDAM Tirta Terubuk, Ranperda Pembiayaan Transportasi Jema'ah Haji Daerah dan Ranperda Penyertaan Modal kepada PT. BSP akan dibahas dua tingkat.

Tingkat pertama penjelasan kepada daerah tentang Ranperda yang diajukan serta latar belakang dan alasan pengajuannya.

Dalam penjelasannya, Sekda mengungapkan Pembentukan PDAM Kabupaten Bengkalis untuk melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Perda No 4/1994 tidak sesuai lagi dengan Perda Nomor 54 /2017 tentang BUMD serta Permendagri 2007 tentang Kepegawaian PDAM.

Perubahan Perda No 4/1994 akan membuat perubahan antara lain. Berdasarkan Perda Nomor 54/2017 perusahaan daerah penjadi perusahaan umum air minum

Perusahan daerah boleh membuka usaha lainnya dibidang air bersih dan air minum kemasan.

Memasukan dewan pengawas dalam struktur organisasi sesuai Perda Nomor 54/2017).

Dalam kesempatan itu, Sekda juga menjelaskan alasan pengajuan Ranperda Penyertaan modal kepada PT. BSP, yakni menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan Ranperda Pembiayaan Transportasi Jema'ah Haji Daerah (PTJHD).

Atas usulan tiga Ranperda tersebut, DPRD Kabupaten Bengkalis dan saat ini tengah membahasnya dengan melakukan konsultasi dan studi banding ke daerah yang sudah punya Perda yang diusulkan Pemda Bengkalis.

Pansus PTJHD Stuban ke Jambi

Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) Pembiayaan Transportasi Haji Daerah (PTHD) Kabupaten Bengkalis melakukan studi banding ke Provinsi Jambi tepatnya ke Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jambi, Kamis, (16/05) minggu lalu.

Sebelum ke Provinsi Jambi, Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI di Jakarta, terkait pembahasan awal Ranperda PTJHD.

Konsultasi dan Kunker ini merupakan salah satu upaya Pansus DPRD Bengkalis dan Pemda Bengkalis untuk mencari gambaran dan masukan serta sistem ke daerah yang telah telah memiliki Perda tentang Pelayanan Transportasi Jemaah Haji agar Perda PTHD Kabupaten Bengkalis sesuai yang diharapkan semua elemen masyarakat di Negeri Junjungan julukan Kabupaten Bengkalis.

Di Jambi, rombongan Pansus PTHD yang terdiri dari Ketua H. Abi Bahrun dan Wakil Ketua Hj. Aisyah, anggota dr. H. Fidel Fuadi, Zamzami Harun, Pipit Lestari dan H. Mawardi, itu diterima oleh Kepala Biro Kesra Provinsi Jambi, Drs. H. Amsar, didampingi Kabag Agama Bagian Kesra dan Kasubbag Bagian Haji.

Dalam diskusi tersebut, Abi Bahrun dan anggota Pansus yang lain menanyakan sistem dan teknis kerjasama antar dinas terkait dan fasilitas-fasilitas pelayanan yang diterapkan Provinsi Jambi dalam pelaksanaan haji.

Pada kesempatan itu, dijuga ditanyakan tentang landasan hukum yang menjadi pedoman yaitu Perda no. 5 Tahun 2014 tentang pelayanan penyelenggaraan ibadah haji Provinsi Jambi. Pembentukan Tim Pemandu Haji Daerah (THPD) serta beberapa fungsi tugas TPHD dinilai sangat penting demi meningkatkan mutu pelayanan kepada JCH.

Persoalan lain terkait transportasi domestik yang juga harus dikoordinasikan dengan beberapa TPIH (Tim Pembimbing Ibadah Haji) dari beberapa instansi terkait.

Setelah mendengarkan masukan dan jawaban dari tuan rumah, disimpulkan bahwa dalam pelayanan haji perlu ada Perda yang bersifat umum dan khusus, serta poin-poin penambahan fasilitas, optimalisasi pelayanan dan peningkatan fungsi dari TPHD
dianggap sangat penting, sehingga diharapkan pelayanan dan pembinaan ibadah bagi Jemaah dapat maksimal.

Sebelum finalisasi, Pansus Ranperda PTHD terlebih dahulu akan membahas kembali secara internal agar nantinya Ranperda setelah disahkan menjadi Perda benar-benar berkualitas dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Kami akan tetap berkoordinasi melalui Bagian Kesra dan Hukum terkait isi Ranperda ini”, ungkap Ketua Pansus, Abi Bahrun saat itu.

Pansus PDAM Stuban ke Tirta Sembada Sleman

Sementara itu, Pansus DPRD yang menangani Ranperda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Terubuk studi banding ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (16/05/2019) lalu.

Pansus yang diketuai Sofyan  beserta anggota Pansus tertarik dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman dalam mengelola Perumda Air Minum.

Untuk itu, Ketua Pansus DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan dalam sambutannya secara gamblang menyampaikan tujuan studi bandingnya, karena ingin menggali informasi terkait Ranperda Perubahan Perda Badan Usaha Milik Daerah (PDAM) Tirta Terubuk yang sudah tak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017.

“Perda Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan PDAM Tirta Terubuk saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan PP Nomor 54 Tahun 2017, makanya kita melakukan perubahan," kata Soyfian.

Hasil konsultasi dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perusahaan Daerah Air Minum, di Kementerian Negeri beberapa waktu yang lalu. Pihak Dirjen merekomendasikan kepada Pansus DPRD Bengkalis agar melakukan studi banding ke Prumda Air Minum Kabupaten Sleman. Karena merupakan salah satu Perumda Air Minum terbaik di Indonesia.

"Makanya kami memilih Kabupaten Sleman ini untuk menggali informasi dan bagaimana pengelolaan Perumda air minum daerah ini berkembang menjadi yang terbaik,” kata Sofyan.

Sebaliknya, pihak Perumda Air Minum Sleman menjelaskan secara rinci proses pembentukan Perda yang disusun selama 3 bulan dan disesuaikan dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 diikuti oleh Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

Perda ini kemudian dikonsultasikan ke berbagai daerah bersama Pansus dan Komisi II DPRD sehingga perubahan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sleman, berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) diikuti dengan perubahan nama dari sebelumnya PDAM Tirta Dharma menjadi Tirta Sembada Sesuai motto Kabupaten Sleman.

Untuk melayani pengembangan air bersih di seluruh Kecamatan Kabupaten Sleman menggunakan sumber dana tidak hanya dari APBD tetapi juga dari APBN. Bersama Komisi II DPRD PDAM menyusun program Rencana Induk Pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) yang dituangkan didalam Peraturan Bupati (Perbub).

Rencana Induk SPAM inilah yang digunakan Kabupaten Sleman untuk mencari sumber dana yang berkaitan dengan pengembangan akses air bersih. Selain penjelasan terkait pengembangan akses air, PDAM juga menyampaikan hal-hal terkait karyawan baik dari sistem kerja, manajemen, gaji, insentif, dan lainnya yang perlu diketahui oleh Pansus DPRD yang nantinya bisa dijadikan pedoman untuk diterapkan di Kabupaten Bengkalis.

“Apa yang disampaikan oleh pihak PDAM Kabupaten Sleman ini tentunya menjadi informasi tambahan yang nantinya akan menjadi acuan kami agar Perda yang disusun menjadi sempurna saat finalisasi dan pelayanan terhadap akses air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis bisa terus meningkat”, tutur Sofyan diakhir pertemuan.

Konsultasi ke Dirjen Bina Keuangan Daerah

Sementara itu, Pansus penyertaan modal Pemda Bengkalis ke PT. Bumi Siak Pusako (BSP) juga tak kala gesit dengan Pansus dua perda lainnya.

Pansus yang diketuai Ketua DPRD Abdul Kadir itu, Kamis (9/5/19) lalu, telah berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta. Pansus ingin mendapatkan masukan dan penjelasan lebih lanjut terkait penyertaan modal Pemda Bengkalis ke PT. BSP.

Sebab, penyertaan modal Rp30 miliar sebagaimana diatur surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 500/Ekbang/22/12a Tanggal 30 April 2019 yang menyebutkan Kabupaten Bengkalis mendapatkan besaran penyertaan modal sebesar 10 % dari modal PT. BSP, memerlukan Analisa Investasi sebagaimana diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2012.

Penyertaan modal Pemda Bengkalis ke PT. BSP bagian dari strategi Pemda Kabupaten Bengkalis mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah, serta peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Untuk itu, Pemda berencana memasukkan modal di PT. Bumi Siak Pusako, salah satu BUMD Migas milik pemerintah daerah.

Untuk melakukan penyertaan modal ini diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang saat saat ini masih berupa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Selain ke Dirjen Bina Keuangan Daerah, Pansus juga melakukan konsultasi ke berbagai daerah terkait substansi Ranperda tersebut agar bisa menjadi Perda yang sempurna.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Abdul Kadir bersama Ketua Pansus
Penyertaan Modal kepada PT. BSP, Indrawan Sukmana, Wakil Ketua Daud Gultom, anggota Rianto, Ita Azmi, Andrian Prama Putra, Hendri, H. Asmara, Mus Mulyadi, H. Azmi, Susianto, SR, Simon Lumban Gaol, Adihan, Nanang Haryanto, Leonardus Marbun, Zulkifli dan Safrana Fizar telah berdialog dengan manajemen PT. Bumi Siak Pusako di Pekanbaru.

Kepala Seksi Wilayah, I Gustian Haryanto mengatakan, untuk melakukan penyertaan
modal kepada BUMD harus dilakukan analisa investasi sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Permendagri No. 52 Tahun 2012.

“Analisa Investasi ini dianggarkan pada APBD, pembuatan dan pelaksanaanya harus dilakukan oleh pihak ketiga, bukan BUMD ataupun Pemda. Bisa akademisi atau konsultan independen. Analisa inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran penyertaan modal pada BUMD tersebut”, ungkap Gustian.

Penyertaan modal tersebut, ungkap Gustian, tidak boleh serta merta dilakukan. Tetap, harus terukur sesuai peraturan yang ada.

Analisa investasi dan naskah akademis dinilai sebagai dokumen penting dalam proses Ranperda Pernyataan Modal. Jika kedua hal tersebut sudah dilengkapi baru Ranperda tersebut bisa disahkan.

Turut hadir dalam pertemuan di Ditjer Bina Keuangan Daerah itu Lepa BPKAD Bengkalis Arlis, Kabag Ekonomi Aulia, Sekretaris DPRD Bengkalis Radius Akima, dan Kabag Umum Setwan Samiran. (Advetorial)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Sabtu, 15 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Selasa, 11 Juni 2019
Senin, 10 Juni 2019
Senin, 10 Juni 2019

HUKRIM
Sabtu, 15 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Jumat, 14 Juni 2019
Kamis, 13 Juni 2019
Selasa, 11 Juni 2019