Minggu, 16 Juni 2019

Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira SIK MH

bengkalis | Sabtu, 1 Juni 2019 | Dibaca: 28
Terkait Warga Desa Alam Geruduk Polres Kampar, Ini Penjelasan Kapolres

BANGKINANG KOTA, RIDARNEWS.COM - Terkait kedatangan ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir ke Mapolres Kampar, Jumat malam, (31/5/19), Kapolres Kampar AKBP Andri Ananta Yudhistira SIK MH angkat bicara.

Menurut Kapolres Kampar, kedatangan mereka tersebut pada Jumat malam, (31/5/19) sekira pukul 21.30 WIB, menuntut agar Dapson, kordinator lapangan aksi Masyarakat Desa Koto Aman yang sedang bermasalah sengketa lahan dengan pihak PT Sekar Bumi Alam Lestari (PT SBAL), dibebaskan.

"Mereka datang ke Mapolres Kampar menuntut saudara Dapson dibebaskan," kata Andri Ananta.

Sebelum dilakukan penangkapam, lanjut Kapolres Kampar, saudara Dapson telah dua kali dilakukan pemanggilan untuk pemeriksaan, namun yang bersangkutan tidak mau datang sehingga dilakukan upaya paksa.
 
Pada saat melakukan upaya paksa penyidik sudah memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan dan menyerahkan surat perintah penangkapan kepada Kuasa Hukum Dabson, Beni Zairalatah SH MH dan Afrizal SH MH

Dabson dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 160 KUHP tentang penghasutan yang berdampak pada perbuatan pidana lainnya, serta pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan yang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan.

Saat ini tim penyidik Polres Kampar masih melakukan pemeriksaan terhadap Dabson atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya ini. "Kami berharap agar yang bersangkutan bisa koperatif dalam pemeriksaan ini supaya proses ini cepat selesai," jelas Ananta panggilan akrabnya.

Negara kita adalah negara hukum dimana setiap warga negara wajib tunduk terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kami sangat menyayangkan adanya informasi yang berkembang menyatakan proses penangkapan yang tidak prosedural, padahal informasi tersebut tidak bisa dipertanggungkan dan berisi ajakan yang provokatif.

"Kepada masyarakat kami hmbau untuk tidak terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kami juga berharap agar masyarakat dapat menghormati proses hukum yang sedang berjalan ini, jelasnya.  (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Sabtu, 15 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Selasa, 11 Juni 2019
Senin, 10 Juni 2019
Senin, 10 Juni 2019

HUKRIM
Sabtu, 15 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Jumat, 14 Juni 2019
Kamis, 13 Juni 2019
Selasa, 11 Juni 2019