Rabu, 17 Juli 2019

DKPP menggelar sidang pemeriksaa dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua beserta komisioner KPU Kuansing Jum'at (14/6/19) pagi kemarin

politik | Minggu, 16 Juni 2019 | Dibaca: 569
Diduga Langgar Kode Etik
Duh, Nasib Mu, Komisioner KPU Kuansing

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Calon Legislatif DPRD Provinsi Dapil 8 (delapan) dengan nomor urut 1 (satu) dari partai Hanura, Drs. H.Suhardiman Amby, MM melaporkan Ketua dan anggota KPU Kuansing ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI karena diduga telah melanggar kode etik.

Suhardiman Amby melaporkan ke DKPP dengan jumlah 10 aduan.

Jum'at (14/6/19) pagi kemarin, DKPP menggelar sidang pemeriksaa dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua beserta komisioner KPU Kuansing.

Dalam sidang pemeriksaan dipimpin Dr.H.Alfitra Salam, APU anggota DKPP RI didampingi Firdaus dari unsur KPU Provinsi Riau, Sri Rukmini dari unsur Tokoh Masyarakat, dan Gema Wahyu Adinata dari unsur Bawaslu Provinsi Riau.

Sidang digelar di Aula Bawaslu Riau, Jalan Adi Sucipto No.284 Komplek Transito, Pekanbaru.

Dalam persidangan, Caleg DPRD Riau no urut 1 partai Hanura, membacakan 10 aduannya.

Menurut pria kelahiran Kuansing, KPU Kuansing telah melakukan perubahan DPTHP 3 secara sepihak dalam rapat pleno tertutup tanpa dihadiri oleh Partai Politik Peserta pemilu dan Bawaslu Kuansing.

"Saya menilai KPU Kuansing tidak cermat dalam menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) karena ditemukan perbedaan angka pemilih dalam kategori DPTb," kata Suhardiman Amby.

KPU Kuansing melakukan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

"Sangat jelas, KPU Kuansing tidak cermat dalam melakukan pengesetan terhadap logistik pemilu yang berakibat banyaknya TPS yang kekurangan surat suara," pria yang akrab disapa Datuk.

Kelima, KPU Kuansing melakukan pembiaran dan tidak memerintahkan PPK ditingkat Kecamatan untuk menyerahkan Formulir model DAA1 kepada saksi dan Bawaslu Kabupaten Kuansing.

Keenam, KPU Kuansing tidak memberikan waktu dan ruang kepada saksi dalam menyampaikan keberatannya pada rapat pleno tingkat Kabupaten.

Ketujuh, Salah satu anggota KPU tertidur saat pleno kabupaten berlangsung.

Kedelapan, KPU Kuansing tidak memberikan hak bicara kepada saksi partai politik peserta pemilu, bahkan Saksi yang telah diberi mandat diminta menunjukkan KTP, diusir keluar hanya karena terlambat hadir.

Kesembilan, Salah satu anggota KPU Kuansing memiliki hubungan kekerabatan kakak adik dengan pengurus partai politik.

Kesepuluh, KPU Kabupaten Kuansing tidak bersedia mengakomodir permintaan saksi untuk membuka kotak suara padahal terdapat perbedaan/selisih penghitungan suara dalam formulir C1, DAA1, dan DA1.

Sementara itu Pihak Teradu yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kuansing hadir dan menyampaikan jawaban dengan membawa bukti-bukti versi mereka. Selain Teradu, Majelis Pemeriksa juga menghadirkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kuansing sebagai Pihak Terkait

Sidang sempat di skors dari pukul 11.30 WIB untuk melaksanakan sholat Jum'at dan dilanjutkan kembali pukul 13.30 WIB. Usai Jumatan agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak pengadu.

Rencananya 8 orang saksi yang akan dihadirkan Suhardiman, namun sampai dengan sidang dimulai saksi yang dapat dihadirkan Suhardiman sebanyak 4 Orang.
 
Ditanya kapan hasil keputusan DKPP, Dr Alfitra Salam menjawab paling lambat, Jumat depan, 28 Juni 2019.

"Kita akan bawa ke rapat pleno di Jakarta, DKPP akan putuskan bersamaan untuk pileg dan pilpres pada Jumat, 28 Juni 2019, kita pararel lah dengan putusan MK." terang Alfitra kepada wartawan. (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 10 Juli 2019
Selasa, 2 Juli 2019
Senin, 1 Juli 2019
Senin, 1 Juli 2019
Minggu, 30 Juli 2019

HUKRIM
Selasa, 16 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019
Kamis, 11 Juli 2019