Minggu, 18 Agustus 2019

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto, SIK, SH, MH foto bersama Curva Nord 1955, Asykar Theking Pekanbaru dan Pekanbaru Finest merupakan Pekanbaru suporter of PSPS Pekanbaru, i kantor Gubernur, Jalan Jend Sudirman, Senin, 24 Juni 2019.

pekanbaru | Senin, 24 Juni 2019 | Dibaca: 145
Selamatkan PSPS, Jangan Dijual ke Tangan Orang Lain

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto, SIK, SH, MH memimpin pengamanan unjukrasa massa Curva Nord Cs di kantor Gubernur, Jalan Jend Sudirman, Senin, 24 Juni 2019.

Curva Nord 1955, Asykar Theking Pekanbaru dan Pekanbaru Finest  merupakan Pekanbaru suporter of PSPS Pekanbaru.

Aksi dibawah Koordinator Umum, M. Ikhsan yang jumlah 650 orang menuntut perhatian pemerintah daerah terhadap PSPS dan juga meminta tindakan nyata untuk menyelamatkan PSPS Pekanbaru.

Sebelum memulai aksi, mereka berkumpul di Jalan Cut Nyak Dien disamping Perpustakaan Wilayah Provinsi Riau, kemudian bergerak (Longmarch) menuju gerbang depan kantor Gubernur Riau, Jalan Jend Sudirman.

Dalam aksinya perwakilan massa secara bergantian melakukan orasi.

Ketua Curva Nord Dolly San David menyebutkan hari ini Curva Nord 1955 berkumpul untuk menyampaikan aspirasi tentang club PSPS Pekanbaru.

"Jangan sampai club kebanggaan kita, PSPS Pekanbaru dijual keluar dari Provinsi Riau yang direncanakan dijual ke Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur," kata Dolly San David.

Hal senada juga disampaikan pengurus Curva Nord, Indra Sadek berharap dengan kedatangan mereka dapat mengetuk hati pimpinan dan perusahaan-perusahaan di Provinsi Riau.

"Semoga kedatangan kita bersama-sama dapat mengetuk hati pimpinan dan perusahaan di Riau untuk bisa secara bersama-sama menyelamatkan club PSPS kebanggaan orang Riau," ucap Indra.

Selanjutnya, dalam orasi Koordinator Lapangan Asykar Theking Pekanbaru, Ari Warman menyayangkan dengan keadaan club PSPS Pekanbaru saat ini.

"Kami sangat sedih melihat keadaan PSPS Pekanbaru saat ini, tidak ada reaksi dari Perusahaan yang ada di Provinsi Riau yang mensponsori PSPS Pekanbaru,"ungkap Ari Warman.

Padahal kita ketahui, sambungnya, di Riau ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang berdiri.

Tidak lama kemudian, pihak keamanan mengarahkan kepada perwakilan massa aksi masuk kedalam kantor Gubernur Riau untuk melakukan pertemuan. Kehadiran mereka diterima oleh Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

Ikut mendampingi Wagubri, Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Susanto, Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat, Ahmad Syah Harrofie, Kadispora Riau Doni Aprialdi, serta 10 perwakilan massa aksi.

Mediasi dimulai dengan tanggapan Ketua Curva Nord 1955, Dolly San David menyampaikan kehadirannya bukan mengatasnamakan Curva Nord, melainkan aliansi pecinta Sepakbola yang ingin mengangkat marwah Sepakbola Riau, PSPS Pekanbaru.

"Kami hadir disini bukan mengatasnamakan Curva Nord, melainkan kami yang tergabung dalam aliansi pencinta Sepakbola ingin mengangkat mawrwah Sepakbola Riau, PSPS Pekanbaru," pungkas Dolly.

“Gubernur telah melakukan mediasi dan hearing untuk mengangkat/mendukung PSPS Pekanbaru dengan mengundang perwakilan management PSPS serta 6 perusahaan besar, namun H-1 menjelang pertandingan laga PSPS Vs PSMS Medan, manajemen PSPS melepaskan jabatan mereka,” kata Dolly.

"Kami minta selamatkan PSPS Pekanbaru, jangan dijual ketangan orang lain, karena dari hasil bumi Provinsi Riau dapat membantu keuangan PSPS ditambah lagi adanya perusahaan besar yang bisa mensupport manajemen PSPS Pekanbaru," pinta Dolly lagi.

Selanjutnya, pengurus Curva Nord Indra Sadek meminta kepada Pemprov Riau membentuk team audit kepada management PSPS yang saat ini tidak transparan.

Dari beberapa tuntutan tersebut, Edy Nasution menanggapi terkait kisruh di dalam tubuh PSPS.

“Tahun 2009 telah diatur PSPS harus tunduk patuh kepada aturan yang telah disepakati oleh PT yang telah dibentuk dan dana APBD, UU No. 07 tahun 2007 tentang peraturan club sepakbola tunduk dan patuh sesuai aturan. Club Sepakbola Indonesia harus berbadan hukum sesuai dengan aturan PSSI dan itu sudah disepakati oleh PT. PSPS,” jelas mantan Danrem 031/Wirabima.

Dikatakan pria kelahiran Bengkalis ini, surat yang telah disampaikan oleh management PSPS yakni Ari Nugroho, tidak sesuai alamat karena peraturan PT dengan PSPS sudah dibentuk dan apabila Pemprov Riau mengelola PSPS akan dikenakan pidana.

Edy Nasution juga menyebutkan, Gubernur Riau sudah memfasilitasi perwakilan komunitas pecinta Sepakbola Riau bertemu dengan  6 perusahaan besar di Provinsi Riau.

Dalam pertemuan itu, perwakilan PSPS akan mengajukan proposal dan akan dirapatkan kembali dengan pimpinan 6 Perusahaan besar tersebut.

Adapun 6 Perusahaan besar yang ikut dalam rapat dengan gubernur Riau tersebut, PT. RAPP, PT. INDAH KIAT, PTPN V, Bank Riau-Kepri, PT. CPI dan SKK Migas.

Dari hasil pertemuan perwakilan massa aksi dengan Pemprov Riau menemukan jalan keluar, dimana dalam hal ini Wagubru akan membentuk team untuk PSPS Pekanbaru tetap bisa bertanding dan bertahan di Riau.

Sementara itu, kepada awak media, Kapolresta Pekanbaru mengucapkan rasa syukur PSPS bertahan di Provinsi Riau.

"Alhamdulillah, kita secara bersama antara club, supporter, Polri dan Pemprov Riau akan membentuk team untuk menyelematkan team PSPS Pekanbaru," kata Kapolresta penuh rasa haru.

Ditanya jumlah personil pengamanan aksi massa Curva Nord Cs, Kapolresta menyebutkan sekitar 714 personil gabungan. "Kita dalam mengamankan aksi adek-adek dari Curva Nord CS ini berjumlah sekitar 714 personil gabungan dari Polresta Pekanbaru di Back Up dari Sat Brimob Polda Riau, Dit Sabhara Polda Riau, Dit Pol Air Polda Riau dan dibantu dari Sat Pol PP," sebut Kapolresta.

Sebagaimana dilansir dari Riaukepri.com, Edi Natar Nasution menyebut, supporter PSPS yang melakukan unjuk rasa tersebut salah alamat. Sebab secara aturan, Pemerintah Provinsi Riau tidak boleh menggunakan dana dalam APBD untuk membantu club Sepakbola profesional seperti PSPS Pekanbaru.

“Harusnya pihak manajemen membangun komunikasi dengan perusahaan, karena tidak ada satupun kewenangan Pemprov untuk memaksa siapa pun melakukan sesuatu. Suppoter juga harusnya bertanyakan ke pihak manajemen PSPS, mengapa sampai saat ini tidak beres pengelolaannya,” ungkap Edi Nasution.

Edy Nasution juga menyarankan untuk mendatangkan auditor indipenden untuk mengaudit apa saja yang sudah diterima PSPS dari mana saja penerimaannya, berikut dipergunaan untuk apa saja, serta siapa saja yang menerima.

“Bukan larinya ke Pemerintah provinsi. Karena Pemprov sudah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik,” sambung Edy Nasution.(rls/rima)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Senin, 5 Agustus 2019
Sabtu, 3 Agustus 2019
Jum'at, 2 Agustus 2019
Kamis, 1 Agustus 2019
Rabu, 24 Juli 2019

HUKRIM
Jumat, 16 Agustus 2019
Rabu, 14 Agustus 2019
Rabu, 14 Agustus 2019
Selasa, 13 Agustus 2019
Selasa, 13 Agustus 2019