Rabu, 17 Juli 2019

Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA-JP), Ir Marganda Simamora, M.Si

pendidikan | Kamis, 4 Juli 2019 | Dibaca: 462
Sistem Zonasi Pendidikan, Daerah Belum Siap

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Sistem zonasi penerimaan murid baru yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat tujuan sudah baik. Namun, pemerintah daerah khususnya Riau dinilai belum siap. Soalnya, dalam pelaksanaanya di Riau khususnya Kota Pekanbaru justru kisruh. Banyak orang tua pusing dan anak-anak berprestasi menangis. Sebab, mereka sulit menembus sitem zonasi, karena jarak rumah dengan sekolah jauh. Bahkan bisa dikatakan rumah mereka tidak masuk zonasi SMAN manapun, karena zonasi hanya 800 meter dari sekolah.

Ketidaksiapan dengan sistem zonasi ini diungkapkan oleh Ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA-JP), Ir Marganda Simamora, M.Si, kepada ridarnews.com, Kamis (4/7/19). "Sistem zonasi itu baik, tapi Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru belum siap," kata Marganda.

Secara spesifik Marganda memaparkan persoalan zonasi yang merugikan para pelajar di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Kecamatan Payung Sekaki merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, itu memiliki 7 kelurahan. Namun, sampai saat ini belum ada SMAN. Sementara penduduknya cukup padat.

Dalam sistem zonasi, mereka dimasukan dalam zonasi SMAN yang ada di kecamatan tetangga, yakni SMAN 2 di Kecamatan Sukajadi, SMAN 7 di Kecamatan Senapelan, SMAN 12 Kecamatan Tampan.
 
Akibatnya, anak-anak Payung Sekaki terpaksa mengadu peruntungan dengan para pelajar di kecamatan tetangga yang jarak rumah mereka jauh lebih dekat dengan sekolah dibanding anak-anak Payung Sekaki. Kondisi ini sudah langsung bertahun-tahun.

"Seolah-olah menjadi penyakit tahunan yang harusnya bisa disembuhkan, tapi diabaikan," tegas Marganda yang akrap disapa Ganda itu.

Untuk itu, ungkap Ganda, pembangunan gedung sekolah (SMA) dan infrastruktur pendukung di Kecamatan Payung Sekaki yang penduduknya lebih kurang 40 ribu dinilainya harus segera dilakukan. Untuk itu, kepala daerah dan DPRD harus menganggarkan di APBD.

Ganda menilai, sistem zonasi PPDB yang diterapkan pemerintah pusat belum siap diterapkan di Riau, karena infrastruktur dan jumlah sekolah tidak sesuai dengan daya tampung. Sehingga membuat anak-anak menjadi trauma dan semangat untuk belajar menjadi down dan terkesan malas-malasan, karena tidak mengacu prestasi.

Dia mengimbau pemerintah daerah agar membangun sekolah dan infrastruktur terlebih dahulu sesuai zonasi "Jika tidak, sistem zonasi ini akan tetap carut marut," tegas Ganda.

"Kecamatan Payung Sekaki itu padatnya penduduk, tapi SMA negeri tidak ada. Berdasarkan kartu keluarga, banyak anak yang berprestasi dengan semangat belajar yang tinggi tidak bisa masuk SMA negeri manapun," ungkap Ganda.

Sementara sekolah swasta memang ada di Kecamatan Payung Sekaki, namun tak banyak yang bisa masuk ke swasta, karena masalah biaya pendidikan di swasta mahal.

Selain itu, para pendidikan alias guru juga harus zonasi agar tidak terlalu lelah dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, tidak ada lagi kata mengeluh jauh tempat mengajar. "Sedangkan untuk Kepala sekolah tidak perlu mengikuti sistem zonasi," pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Ganda sekali lagi meminta kepada Gubernur, Walikota, dan Bupati agar betul-betul memperhatikan pendidikan di Riau. "Jangan sampai masyarakat menyalahkan Presiden Jokowi," pungkas Ketua BARA-JP itu. (rima)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Rabu, 10 Juli 2019
Selasa, 2 Juli 2019
Senin, 1 Juli 2019
Senin, 1 Juli 2019
Minggu, 30 Juli 2019

HUKRIM
Selasa, 16 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019
Sabtu, 13 Juli 2019
Kamis, 11 Juli 2019