Minggu, 18 Agustus 2019

Suasana sidang PHPU di MK, Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan yang didampingi Neil Antariksa, Amiruddin Sijaya dan Hasan, di gedung MK RI Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Juli 2019.

politik | Sabtu, 13 Juli 2019 | Dibaca: 150
MK Mulai Sidangkan 7 Sengketa Pileg di Riau, SA Cabut Permohonan

JAKARTA, RIDARNEWS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat, (12/07/2019), mulai sidangkan tujuh permohonan perselisihan hasil Pemilu.

Dalam persidangan di MK, ada tiga permohonan yang akan disidangkan, yaitu partai PKB, partai Berkarya dan partai Garuda, namun partai Garuda batal hadir.

Demikian siaran pers yang disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, Rusidi Rusdan yang didampingi Neil Antariksa, Amiruddin Sijaya dan Hasan, di gedung MK RI Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu, 13 Juli 2019.

Dijelaskan Rusidi, di Mahkamah Konstitusi sidang pendahuluan, Majelis dibagi tiga panel.

"Untuk perkara dari Provinsi Riau disidangkan di ruang utama persidangan MK lantai II," kata Rusidi.

Masing panel sidang pendahuluan dipimpin Ketua Majelis dengan dua Anggota dengan agenda mendengarkan pokok permohonan dan pengesahan alat bukti dari Pemohon.

"Sidang dimulai pada pukul 16.00-18.30 WIB," kata Ketua Bawaslu.

Perkara dari Riau, sambung ayah tiga anak ini, langsung dipimpin Ketua MK Hakim Konstitusi Anwar Usman, dengan didampingi 2 orang anggota majelis lainnya Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

Adapun 7 permohonan dari Partai Politik di Riau yang mengajukan sengketa PHPU ke MK yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Berkarya, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Pada saat sidang berlangsung, caleg dari partai Hanura Dapil Kuansing- Inhu, Suhardiman Amby, mencabut permohonannya di MK," terang Rusidi.

Untuk permohonan dari Partai Hanura lainnya dari Caleg DPRD Kota Pekanbaru dapil 2, katanya lagi, meskipun belum mendapat rekomendasi dari DPP Partai akan tetapi Penasehat hukum Prinsipal meminta Majelis Hakim MK untuk tetap melanjutkan permohonan denagn alasan mereka masih tetap mengusahakan surat rekomendasi dari DPP.

Selain Pemohon, hadir pihak termohon yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umun (KPU) Provinsi Riau Ilham Yasir, dan 2 anggota lainnya Joni Suhaidi, dan Firdaus.

" Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, 18 Juli 2019, dengan agenda mendengarkan jawaban termohon (KPU Provinsi Riau), dan pengesahan alat bukti termohon dan mendengarkan Keterangan dari Bawaslu Provinsi Riau sebagai lembaga pemberi keterangan di MK," ucap Rusidi. (rls)



BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Senin, 5 Agustus 2019
Sabtu, 3 Agustus 2019
Jum'at, 2 Agustus 2019
Kamis, 1 Agustus 2019
Rabu, 24 Juli 2019

HUKRIM
Jumat, 16 Agustus 2019
Rabu, 14 Agustus 2019
Rabu, 14 Agustus 2019
Selasa, 13 Agustus 2019
Selasa, 13 Agustus 2019