Selasa, 15 Oktober 2019

Ilustrani (Internet)

dumai | Senin, 2 September 2019 | Dibaca: 349
Telan Anggaran Rp 233 Miliar, Diduga Proyek Air Minum di Dumai, Gagal

DUMAI, RIDARNEWS.COM - diduga proyek multiyears pembangunan sarana air minum Kota Dumai semasa kepemimpinan Walikota Dumai Zulkifli As periode 2005-2010 sebesar Rp 233 miliar, dinilai gagal. Saat ini proyek air minum tersebut tak dapat dimanfaatkan masyarakat.

Diduga peran tiga kontraktor yang memenangkan tender proyek Air Minum tersebut, yakni PT. Adi Karya, PT. Nindya Karya, dan PT. Waskita Karya karena hingga

Kemudian kasus dugaan kegagalan proyek Air Minum tersebut menggelinding ke Kejaksaan Agung, sejumlah pejabat di jajaran Pemko Dumai yang ikut “membidani” proyek Air Minum tersebut dimintai keterangan oleh Tim Kejaksaan Agung yang dipimpin Eko Jp selaku Ketua Tim.

Pemeriksaan terhadap pejabat Pemko Dumai tersebut dilakukan diruangan rapat lantai dasar kantor Kejaksan Negeri Dumai Jalan Syarif Kasim. Namun, kasus dugaan kegagalan proyek Air Minum tersebut hingga saat ini, belum jelas.

Sayang keterangan yang dimintai oleh Tim Kejaksaan Agung terhadap sejumlah pejabat Pemko Dumai kala itu, diindikasikan berhadapan dengan UU No.1 Tahun 2017 yang telah menghapus perangkat pidananya bagi yang tidak dapat menyelesaikan proyeknya.

Pidana dimaksud diatur dalam UU No.18 Tahun 1999, tentang Jasa konstruksi, pertanyaan apakah dugaan kegagalan proyek Air Minum bernilai Rp 233 miliar tersebut dibiarkan begitu saja..?, tanpa ada pertanggungjawapan dari pihak Pemko Dumai dan para kontraktor yang melakukan kegiatan proyek Air Minum tersebut sebab kasus ini sudah dilidik Kejaksaan Agung RI tapi mandek alias “dipeti-eskan”.
 
Keinginan warga kota Dumai akan kebutuhan air minum sudah lama menjadi impian, dan sangat dinanti-nantikan, yang hingga saat ini menjadi harapan warga Dumai agar Air Minum dapat terwujud.

Tumpuan harapan akan air minum ini tatkala Zul As kembali menjabat Walikota Dumai untuk yang kedua kalinya setelah istirahat 1 periode, ketika dijabat Khairul (Alm) pada periode 2011-2015. Namun pada periode 2016-2021 orang Nomor “1” kota Dumai kembali dijabat Zul As sebagai Walikota Dumai air minum yang didambakan warga akan Air Minum hingga saat ini belum juga terwujud.
 
Pada masa kepemimpinan Zul AS periode 2005-2010 proyek pengadaan air minum kota Dumai sumber dana APBD murni Kota Dumai pada akhir masa jabatannya tahun 2010 warga berharap sambungan instalasi air minum rumah kerumah bisa terealisasi, meski Air Minum tersebut belum dialirkan, ternyata hingga menjelang akhir masa jabatannya pada 2020 sambungan pipa dari rumah kerumah masih juga “abu-abu” alias tak jelas.

Kekhawatiran warga terkait kegagalan proyek infrastruktur air minum ternyata  benar, sesuai fakta dilapangan hingga saat ini memasuki tahun ke 4, Zul As menjabat Walikota Dumai proyek air minum bernilai Rp 233 miliar tersebut bak ditelan bumi, proses hukum terkait dugaan kegagalan air minum kota Dumai yang telah ditangani Kejaksaan Agung juga menjadi tanda tanya, masyarakat.

Pengalaman pahit yang diderita warga Dumai terkait proyek Air Minum Kota Dumai telah tiga kali pergantian Walikota pada saat Zul As menjabat pada periode 2005-2010 proyek dimulai tahun 2008 dengan sistim Multiyears, kemudian Khairul Anwar (Alm) pada periode 2010-2015 pada masa itu proyek Air Minum Kota Dumai terhenti.

Pipa air minum yang ditanam para Kontraktor yang mengerjakan proyek Air Minum pada masa Zul As menjadi Walikota periode 2005-2010 yang telah tertanam dalam tanah, kemungkinan sudah lapuk dimakan usia. Namun lagi-lagi Air Minum tak kunjung terealisasi.

Berdasarkan Perda Nomor 24 Tahun 2007 Ketentuan dalam Perda 24 ini Pembangunan Infrastruktur Air Minum dengan sistim tahun Jamak (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2007 Nomor 10 seri D) diubah dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) digunakan untuk pembiayaan peningkatan kualitas, kuantitas dan kontiunitas infrastruktur air minum dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 selama 4 tahun anggaran tahun 2008 sebesar Rp.62.958.099.694,49,00 tahun 2009 sebesar Rp.56.987.669.585,17,- tahun 2010 sebesar Rp.56.987.669.585,17,00 dan tahun 2011 sebesar Rp.56.987.669.585,17,- Pengelolaan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.  

Proyek Air Minum belum tuntas, muncul kasus lain, yang menghebohkan warga Dumai, terbetik kabar mengejutkan bahwa Walikota Dumai Zulkifli As telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka, dalam kasus suap DAK dalam APBN-Perubahan 2017 dan APBN 2018, Zulkifli As diduga memberikan uang suap terkait dana alokasi khusus APBN-Perubahan dan penerimaan gratifikasi. Penetapan Zul As sebagai tersangka disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dalam konfrensi pers di Jakarta lanjutan penyidikan oleh KPK belum lama ini.
        
Sementara dalam kasus proyek air minum kota Dumai yang menelan dana sebesar Rp.233 miliar, yang dilaksanakan dengan sistim tahun jamak 2008-2011 sebagai pemegang kontrak ketika itu, adalah perusahaan BUMN yakni PT. Nindya Karya, dan PT. Waskita Karya, PT. Adhi Karya.

Hingga saat ini tiga perusahaan ini yang diduga berperan atas kegagalan proyek Air Minum tersebut kabarnya belum terekspos ke public sehingga menjadi pertanyaan masyarakat Ketua TIM Kejaksaan Agung ketika diupayakan konfirmasi melalui hubungan seluler terkait tindak lanjut permintaan keterangan terhadap sejumlah pejabat Pemko Dumai terkait proyek Air Minum kota Dumai hingga saat ini belum ada jawapan (pur)

BERITA PILIHAN
Artikel Populer
NASIONAL
Kamis, 10 Oktober 2019
Rabu, 2 Oktober 2019
Rabu, 2 Oktober 2019
Selasa, 1 Oktober 2019
Senin, 23 September 2019

HUKRIM
Senin, 14 Oktober 2019
Senin, 14 Oktober 2019
Senin, 14 Oktober 2019
Minggu, 13 Oktober 2019
Jumat, 11 Oktober 2019