Untitled Document

Hasil Pleno Bawaslu, Sekko Pekanbaru Terbukti Langgar Kode Etik ASN
Editor: Rudi : Penulis Rima
Sabtu, 20 Januari 2018
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Sekretaris Kota Pekanbaru, H.M.Noer, MBS ke Menteri Dalam Negeri, karena diduga melanggar UU No. 5 Thn 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), PP 42 Tahun 2004, PP 53 Tahun 2014, Surat KASN No. 2900 Tahun

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melaporkan Sekretaris Kota Pekanbaru, H.M.Noer, MBS ke Menteri Dalam Negeri, karena diduga melanggar UU No. 5 Thn 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN), PP 42 Tahun 2004, PP 53 Tahun 2014, Surat KASN No. 2900 Tahun 2017 tgl 10 November 2017, dan terakhr Surat Menpan RB No 71 Thn 2017 tgl 27 Desember 2017.

Selain M. Noer, ada 3 ASN lainnya yang diduga melanggar peraturan diatas, karena menghadiri silatuhrami politik pasangan calon Gubri, Firdaus-Rusli Effendi di rumah dinas Walikota Pekanbaru.

"Setidaknya ada lima dasar peraturan yang terbukti dilanggar oleh Sekdako Pekanbaru, yakni UU No. 5 Thn 2014 Tentang ASN, PP 42 thn 2004, PP 53 thn 2014, Surat KASN No. 2900 Thn 2017 tgl 10 November 2017, dan terakhr SURAT Menpan RB No 71 Thn 2017 tgl 27 Desember 2017," kata Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan Lubis dalam press release, Sabtu (20/1/18).

Rusidi Rusdan menyebutkan, keputusan ini diambil melalui rapat pleno Bawaslu Riau, Jumat 19 Januari 2018 malam, sekitar pukul 23.45 WIB.

Berdasarkan press release yang diterima Ridarnews.com, Ketua Bawaslu Riau mengatakan setelah melalui pengumpulan bukti-bukti dan saksi-saksi terhadap temuan nomor 01/TM/PG/PROV/04.00/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, keterangan dan kajian atas peristiwa kehadiran M. Noer MBS pada acara syukuran atas perolehan dukungan Parpol atas nama Dr Firdaus, MT dan Rusli Efendi (Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018) yang terjadi pada hari Senin 8 Januari 2018 di Rumah Dinas Walikota Pekanbaru. Akhirnya Bawaslu memutuskan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Hasil kajian tersebut, Bawaslu Riau memutuskan untuk merekomendasikan permasalahan ini kepada lembaga berwenang di Jakarta. Diantaranya, Menpan RB, Mendagri, BKN, dan Komisi ASN.

Selain itu, Bawaslu Riau juga akan mengumumkan status temuan ini di papan pengumuman di kantor Bawaslu Riau.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Bawaslu Riau telah melayangkan pemanggilan pertama, Rabu (17/1/18) lalu, namun M Noer tidak hadir dengan alasan masih di Jakarta. Kemudian M. Noer mengirimkan perwakilannya, Kadisdukcapil Kota Pekanbaru, Baharuddin. Namun ditolak oleh ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, S.Ag, M.Pdi.

Pada hari Kamis pagi, 18 Januari 2018, M. Noer memberitahu kepada Rusidi Rusdan melalui sambungan selularnya mengatakan bahwa dia dari bandara langsung menuju Bawaslu Riau untuk memenuhi panggilan klarifikasi tersebut. Akan tetapi, ditolak Bawaslu Riau dengan alasan agenda kerja yang sudah dijadwalkan oleh staffnya untuk menghadiri acara di seminar di Pemprov.

Bawaslu Riau kembali melayangkan pemanggilan kedua, Jumat, (19/1/18) buat Sekko Pekanbaru, M.Noer yang dijadwalkan pukul 09.00 wib, namun diabaikan M.Noer dan memilih sibuk menghadiri kegiatan dinas. (rima)

 

 

 

 

INDEK TERBARU
politik : Sabtu, 20 Januari 2018

politik : Sabtu, 20 Januari 2018

politik : Sabtu, 20 Januari 2018

politik : Sabtu, 20 Januari 2018

politik : Sabtu, 20 Januari 2018

politik : Sabtu, 20 Januari 2018

politik : Sabtu, 20 Januari 2018

politik : Sabtu, 20 Januari 2018

politik : Sabtu, 20 Januari 2018

politik : Sabtu, 20 Januari 2018

 


Copyright @ 2018 RidarNews.com, All right reserved

Home - Redaksi - Disclaimer - Pedoman Siber - Privacy Policy - Indeks News - Mobile Versi