Untitled Document

Karhutla Berulang Jadi Dasar KLHK, Pulihkan Ekosistem Gambut
Editor: Rudi : Penulis rilis
Selasa, 23 Januari 2018
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

JAKARTA, RIDARNEWS.COM - Terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) berulang di areal HTI gambut dari tahun 2015 hingga 2016 menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menerbitkan perubahan PP. 71 tahun 2014 menjadi PP. 57 tahun 2016. Inti dari PP Nomor 57 Tahun 2016 adalah mewajibkan perusahaan untuk melakukan pemulihan ekosistem gambut.

Namun sejak awal, PT RAPP selalu mengajukan revisi RKU mereka dengan mengabaikan ketentuan PP Gambut. KLHK telah meminta perusahaan memperbaiki usulan revisi RKU HTI sebanyak 4 kali, namun tidak pernah diindahkan. Sehingga Menteri LHK mengeluarkan surat peringatan dan teguran sebanyak 3 kali.

Surat peringatan dan teguran juga tidak diindahkan, RAPP masih saja mengusulkan revisi yang tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah.

Karena arahan tidak dipatuhi, KLHK mengeluarkan Keputusan pembatalan RKU PT. RAPP tanggal 16 Oktober 2017 yang isinya antara lain untuk mengajukan perbaikan RKU paling lambat 10 hari setelah terbitnya pembatalan RKU dan wajib melakukan konsultasi dengan Dirjen PHPL.

Namun pada tenggat waktu ini, PT RAPP justru melakukan berbagai manuver dengan menyebarkan informasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat, bahwa perusahaan terancam tutup dan akan terjadi PHK besar-besaran.

Menteri LHK langsung menurunkan tim ke lapangan pada tanggal 19 Oktober. Dalam kunjungan lapangan tersebut tim menegaskan bahwa SK. 5322/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/10/2017 (pembatalan RKU) bukan merupakan pembatalan ijin, sehingga kegiatan operasional PT. RAPP sebenarnya masih tetap berjalan.

Pada tanggal 24 Oktober 2017 dilaksanakan pertemuan dengan PT. RAPP yang dilanjutkan dengan konfrensi pers, dimana Sekjen LHK menyampaikan arahan tentang kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Saat itu perwakilan PT. RAPP menyatakan bersedia mengikuti arahan KLHK.

Namun lagi-lagi pada tanggal 30 Oktober 2017 PT. RAPP menyampaikan usulan revisi RKU yang masih belum sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

KLHK merespon usulan revisi tersebut melalui surat arahan Menteri LHK tanggal 17 November 2017 yang meminta PT. RAPP tidak melakukan penanaman di FLEG dengan jenis tanaman akasia dan sejenisnya.

Perlawanan RAPP dibawa ke ranah hukum. Pada tanggal 16 November 2017, pihak perusahaan mengajukan permohonan gugatan pada keputusan Menteri LHK melalui PTUN Jakarta Timur.

Pada tanggal 23 November 2017 dimulai sidang PTUN dengan membacakan permohonan gugatan. Pada tanggal 21 Desember 2017 PTUN Jakarta Timur membacakan putusan fiktif positif yang menolak permohonan fiktif positif RAPP.

Dengan demikian, PT. RAPP harus mengikuti kebijakan Pemerintah untuk merevisi RKU sesuai dengan arahan KLHK berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah kalah di PTUN, barulah pada tanggal 22 Desember 2017 PT. RAPP menyerahkan usulan revisi RKUPHHK-HTI sesuai arahan KLHK dan PP. 71 tahun 2014 Jo PP. 57 tahun 2016.

''Ya karena sudah sesuai dengan aturan, akhirnya kita terima. Terbukti kalau sebenarnya RAPP bisa mengikuti aturan yang ada,'' kata Bambang. (rilis)

 

 

 

 

INDEK TERBARU
lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

lingkungan : Selasa, 23 Januari 2018

 


Copyright @ 2018 RidarNews.com, All right reserved

Home - Redaksi - Disclaimer - Pedoman Siber - Privacy Policy - Indeks News - Mobile Versi