Untitled Document

Gubri Kukuhkan Forum Komite Sekolah
Editor: Rudi : Penulis Rima
Jumat, 2 Februari 2018
Ketua terpilih Forum Komite, Delisis Hasanto

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rahman, Jumat, (2/2/18) mengukuhkan forum komite SMA, SMK dan SLB Negeri Provinsi Riau periode 2018- 2021.

Dalam sambutannya, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman mengingatkan Dinas Pendidikan agar tidak elergi dengan hadirnya forum komite. Karena Forum Komite adalah mitra Dinas Pendidikan.

Pada kesempatan itu, Gubri juga menandantangani MoU dengan Gerakan Anti Narkoba (Granat) dan Advokasi Masyarakat untuk Nusantara (ARUN) di Balai Serindit.

Pengukuhan Forum Komite dan penandatanganan MoU itu dihadiri Ketua DPRD Provinsi Riau Septina Primawati Rusli, Kapolda Riau Irjen Pol Drs Nandang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Rudyanto, Kepala sekolah dan Seluruh Ketua Komite kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Ketua terpilih Forum Komite, Delisis Hasanto kepada awak media usai pengukuhan mengatakan, pihaknya akan merefelitasi masalah pengurus Komite Sekolah karena pihaknya sudah mengevaluasi beberapa sekolah sesuai dengan Permen 75.

Kalau kita mengacu kepada Permen 75 tidak ada lagi yang namanya komite itu berasal dari Dewan, Politisi dan Pejabat Pemerintah apa lagi dia menyatakan menjadi Komite seumur Hidup Disana.

"Nah inilah tugas kita yang pertama," ujarnya.

Delisis mengungkapkan, pihaknya akan berkumunikasi dengan Pemerintah Kabupaten dan kota agar program forum komite sekolah tersebut berjalan dengan baik sesuai undang-undang

"Hubungan antara Komite itu dan Sekolah harus harmonis. Kenapa, karena kita tahu saat ini Pemerintah itu belum mampu membiayai anak-anak kita secara utuh. Jangankan untuk lebih baik,  kebutuhan minimum aja belum terpenuhi," ungkapnya.

Untuk itu, Forum Komite akan berusaha agar dana BOS nasional dan BOS daerah harus direalisasikan Pemerintah sebesar 25 sampai 35 persen. Dan sisanya menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerhati dunia pendidikan (komite sekolah)

Pada kesempatan itu, Delisis juga tak menutup mata masih adanya pungutan liar disekolah. Untuk itu, pihaknya akan mengandeng pihak yang terkait untuk mengawal organisasi Sekolah.

"Nah kita juga sudah bekerjasama dengan Organisasi Gerakan Anti Narkoba (Granat) dan Atvokasi Masyarakat Untuk Nusantara (Arun) sebagai Pendamping Komite," ujarnya lagi.

Terkait suara miring selama ini tentang adanya dugaan pungli di sekolah, Forum Komite sudah membahas dengan Kapolda untuk mensosialisasikan mana yang pungli mana yang tidak.

"Jujur saya katakan, tudingan pungli itu adalah presepsi yang salah dan keliru. Kenapa? Karena hasil musyawarah kita (komite) dengan Kementrian kemaren kita dibenarkan untuk melakukan pungutan. Sebab, ada ketentuan yang mengatur, yakni PP 48 Tahun 2008, bahwa pembiayaan peningkatan suatu sekolah itu adalah tanggung jawab bersama.

"Nah dengan Forum ini Kami hadir untuk mencari solusinya," tutup Delisis. (rima)

 

 

 

 

INDEK TERBARU
pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

pendidikan : Jumat, 2 Februari 2018

 


Copyright @ 2018 RidarNews.com, All right reserved

Home - Redaksi - Disclaimer - Pedoman Siber - Privacy Policy - Indeks News - Mobile Versi