Untitled Document

Hanya 10 Menit, Proses Hukum Lumpuh
Editor: red : Penulis Rima
Selasa, 23 Januari 2018
Kuasa hukum Poniman, Ronald Sihotang dan Gusdianto berdialog dengan penyidik Polresta Pekanbaru agar Poniman dapat berkumpul dan berjumpa dengan anak-anak serta keluarganya, tapi permohonan ditolak

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Berselang 10 menit Poniman menghirup udara segar dan membayangkan dapat berkumpul dengan keluarga setelah dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim, kini dia harus kembali merasakan "Hotel Predeo" Sialang Bungkuk.

Ketua Majelis Hakim, Fatimah, SH yang menyidangkan perkara pemalsuan surat akhirnya membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap Poniman.

Pembatalan dakwaan tersebut telah dituangkan dalam Putusan Sela Nomor 1156/Pid.B/2018/PN Pbr dalam sidang yang telah digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru, dijalan Teratai.

Poniman yang didampingi kuasa hukumnya, Ronald Sihotang dan Gusdianto amat menyayangkan sikap Penyidik Polresta Pekanbaru yang melanggar keputusan hakim.

" Sudah tahu Poniman ini dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, kenapa ditangkap lagi, berarti Polresta menyimpangi keputusan Hakim," ujar Ronald Sitohang, Jumat, 22 Januari 2018, sekira pukul 17.35 wib.

Sementara itu, Marni istri Poniman sangat menyesalkan tindak dari Penyidik Polresta Pekanbaru membawa Poniman ke kantor Polisi. "Hari ini suami saya diputus bebas oleh PN Pekanbaru, anak-anak sudah rindu dengan bapaknya selama 3 bulan tidak berjumpa, biarkan kami berkumpul pak, " isak tangis istri Poniman.

Penyidik Polresta Pekanbaru mengeluarkan surat perintah penangkapan atas nama Poniman dengan Nomor: Sp.Kap/17/I/2018/Reskrim menyebutkan melakukan penangkapan dan membawa Poniman (45) warga jalan Pertanian, RT 04/ RW 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan ke kantor polisi.

Yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang diduga keras melakukan tindak pidana diduga " Barangsiapa membuat surat palsu yang dapat menerbitkan suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai tanah tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 263 ayat (1) Jo 56 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Surat perintah ini berlaku dari tanggal 22 Januari 2018 s/d tanggal 23 januari 2018.

Yang menerima perintah Linter Sihaloho, SH,MH, dan yang menyerahkan Santo Morlando, SH.  (rima)





 

 

 

 

INDEK TERBARU
budaya : Selasa, 23 Januari 2018

budaya : Selasa, 23 Januari 2018

budaya : Selasa, 23 Januari 2018

budaya : Selasa, 23 Januari 2018

budaya : Selasa, 23 Januari 2018

budaya : Selasa, 23 Januari 2018

budaya : Selasa, 23 Januari 2018

budaya : Selasa, 23 Januari 2018

budaya : Selasa, 23 Januari 2018

budaya : Selasa, 23 Januari 2018

 


Copyright @ 2018 RidarNews.com, All right reserved

Home - Redaksi - Disclaimer - Pedoman Siber - Privacy Policy - Indeks News - Mobile Versi