Gempar Unjuk Rasa, Ketua DPRD Meranti Dukung Penolakan RUU Cipta Kerja
Editor : Bella | Penulis: Juna

meranti | 09 Oktober 2020 | Dilihat : 42

Ratusan massa yang tergabung dalam Gempar menggelar protes dan menolak RUU Cipta Kerja

MERANTI, RIDARNEWS.COM - Gerakan Mahasiswa, Pemuda dan Rakyat (Gempar) menggelar unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti. Aksi tersebut diikuti oleh ratusan orang.

"Undang-Undang ini berpengaruh buruk terhadap nasib para buruh. Kami disini secara tegas menolak UU Cipta Kerja," kata koordinator aksi, Barep Prakoso saat berorasi, Jumat (9/10/2020).

Protes dilayangkan para orator menggunakan pengeras suara, berharap para 'wakil rakyat' menanggapinya. Dalam orasi, mereka (Gempar) menuntut DPRD Kepulauan Meranti untuk bersama menolak UU Cipta Kerja.

"Aliansi Gempar mendesak presiden mengeluarkan PERPu pencabutan UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI, dan kami minta DPRD juga mendukung kami untuk menolak UU Cipta Kerja," ujar Barep.

Aksi semakin memanas. Ketua DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah, tak kuasa melihat massa yang melayangkan tuntutan di tengah terik matahari yang tak kalah panas. Politisi PAN itu pun langsung turun tangan. 

Pria yang akrab disapa Jack ini langsung menemui masyarakat yang tergabung di dalam Gempar. Walau sempat terjadi kericuhan yang mengakibatkan adu mulut dan saling dorong antara massa dan aparat yang berjaga di depan gerbang Kantor DPRD Meranti.

Pihak DPRD Kepulauan Meranti pun mengundang perwakilan massa. Terlihat ada sebanyak 15 orang untuk diajak berdiskusi di dalam ruangan rapat kantor anggota dewan itu.

Massa meminta kepada Ketua DPRD Kepulauan Meranti agar menyetujui tuntutan tersebut. Bahkan, mereka meminta dukungan penuh dari para legislator untuk bersama mereka menolak UU Cipta Kerja.

Setelah mendengar tuntutan dari massa, Ardiansyah pun menanggapinya. Ia menyatakan siap mendukung tuntutan yang dilayangkan. Bahkan dukungan tersebut disampaikan secara terbuka di hadapan para demonstran. Tak hanya omongan, dukungan juga dinyatakan melalui surat yang ditandatanganinya untuk disampaikan kepada Presiden RI.

"Buruh kita banyak yang susah. Jangan disusahkan lagi karena undang-undang itu," tuturnya.

Ardiansyah mengatakan, bahwa ada dua hal yang bisa dilakukan untuk menolak UU Cipta Kerja; melakukan yudisial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dan presiden mengeluarkan PERPU terkait UU Cipta Kerja. "Di dalam tuntutan Itu, ada masa 30 hari untuk presiden mengeluarkan PERPU tentang UU Cipta Kerja," katanya.

Namun, para demonstran mengaku akan melakukan unjuk rasa lagi apabila tuntunan mereka tidak di akomodir setelah tempo 30 hari. Bahkan aksi lanjutan yang diwacanakan akan digelar dengan jumlah massa yang lebih besar.

Ardiansyah terus berusaha menenangkan massa. Dirinya menyatakan dengan tegas mendukung penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

"Saya sudah cermati dan saya nyatakan hari ini mendukung upaya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Apa yang diperjuangkan mahasiswa saya dukung dengan sepenuh hati," tegasnya yang disambut sorak-sorai.

Pasca Ketua DPRD Kepulauan Meranti itu menyatakan sikap, massa pun membubarkan diri dengan tertib.

Adapun sejumlah organisasi yang tergabung dalam aksi tersebut adalah BEMSRI Korda Meranti, BEM AMIK, Demas STAI Selatpanjang, Universitas Terbuka, GAMALI, PMII, IMM, HMI, IPM dan IPM K2M. (jun)

Artikel Kanan
Artikel Kanan