Bupati Meranti Tolak Pemekaran Provinsi Riau Pesisir
Editor : Rima | Penulis: Juna

meranti | 11 Oktober 2020 | Dilihat : 137

Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir

MERANTI, RIDARNEWS.COM - Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan Nasir tidak setuju terhadap pemekaran Provinsi Riau Pesisir. Wacana pemekaran tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh mantan Gubernur Riau, Anas Ma'mun.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh Irwan mengapa dirinya tidak menyetujui pemekaran Riau Pesisir. Dikatakannya, secara teori Kepulauan Meranti akan tidak bermanfaat baik secara ekonomi maupun politik.

"Itu pandangan saya pribadi, karena memang menurut pengalaman saya bahwa pemekaran provinsi itu tidak berkolerasi langsung manfaatnya kepada masyarakat di seluruh provinsi," ujar Irwan, Minggu (11/10/2020).

Dijelaskan Bupati Meranti 2 periode itu, dulu masyarakat menggaungkan pembentukan Provinsi Riau Pesisir karena pembangunan yang tidak merata. "Tapi kita melihat setelah beberapa kali ini, Gubernur Riau juga dipimpin oleh orang pesisir. Itu tidak jauh berubah dengan yang dulu-dulu," ungkap Irwan.

Pembangunan Provinsi Riau khususnya di daerah pesisir pada dasarnya tetap berpengaruh terhadap siapa yang menjadi pemimpin. "Jadi akhirnya pemerataan pembangunan provinsi itu sebetulnya sangat dipengaruhi siapa yang menjadi pemimpin di provinsi tersebut," ujar Irwan.

Selain itu, Irwan juga mengatakan, akses Ibukota Provinsi Riau dengan Riau Pesisir saat ini sudah berangsur membaik. Akses untuk pembangunan juga lebih terbuka.

"Apalagi kalau pemekaran provinsi. Hari ini sudah beroperasi tol dari Dumai ke Pekanbaru yang dulunya 5 atau 6 jam sekarang jadi 1 setengah jam. Jadi antara Pekanbaru ibukota provinsi dengan Riau Pesisir itu sudah menyatu. Oleh karena itu menurut saya pembentukan provinsi Riau Pesisir sudah kehilangan momentum," tuturnya.

Bahkan, menurut Irwan, apabila melihat letak geografis Kepulauan Meranti sebagai Riau Pesisir, pemindahan ibukota ke tempat lain akan lebih menyulitkan. "Kalau kita dengan kondisi hari ini kita lebih dekat ke Pekanbaru dibanding ke Dumai apalagi kalau ibukotanya diwacanakan ke Bagan, itu jauh sekali," jelasnya.

Oleh karena itu, dia lebih mendukung apabila pemekaran dilakukan di tingkat kabupaten/kota. Itu dinilai lebih baik untuk masa yang akan datang. (jun)

Artikel Kanan
Artikel Kanan