Didemo Berkali-kali, Akhir DPRD Riau Sampaikan Aspirasi Penolakan UU Ciptaker
Editor : RUDI | Penulis: red

politik | 12 Oktober 2020 | Dilihat : 16

Pimpinan DPRD Riau, Hardianto bersama Sekretaris Dewan Muflihun menunjukkan surat aspirasi tersebut dengan tegas menyatakan menolak Omnibus Law Ciptaker

PEKANBARU,  RIDARNEWS.COM - Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mashsiswa dan buruh agar Undang-undang Cipta Kerja  di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau untuk sementara membuahkan hasil. Kuatnya penolakan atas Undang-undang tersebut memaksa dewan membuat surat aspirasi mahasiswa dan masyarakat Riau ke Presiden.

Surat aspirasi itu bernomor 165/1286/UM tertanggal 9 Oktober 2020, itu perihal penyampaian aspirasi mahasiswa, serikat pekerja dan Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) ditandatangani Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto.

"Kita akan mengirimkan surat aspirasi ke Presiden RI hari ini. Turut dilampirkan juga tuntutan yang disampaikan komponen masyarakat sebagaimana yang disuarakan mereka," kata Pimpinan DPRD Riau, Hardianto, Senin (12/10/2020) saat jumpa pers di ruang medium gedung DPRD Riau.

Dalam surat tersebut disebutkan, Omnibus Law UU Ciptaker yang disahkan DPR 5 Oktober 2020 lalu, telah menimbulkan unjukrasa besar-besaran mahasiswa dan kaum buruh di Riau dan bahkan seluruh Indonesia.

"Tiga hari berturut-turut aksi demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja di Riau disuarakan sejak 8 Oktober kemaren. Sebagai representasi masyarakat, kami (DPRD Riau) berkewajiban menampung aspirasi itu, dan meneruskan kepada pemerintah pusat," ujar politisi Gerindra ini.

Sehubungan dengan itu, pimpinan DPRD Riau menyampaikan aspirasi tersebut dengan tegas menyatakan menolak Omnibus Law Ciptaker yang disahkan menjadi UU serta minta diterbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU).

"Bila Presiden tidak bisa mengeluarkan PERPPU, paling tidak akan mengajukan judicial review kepada MK," tegas Hardianto.

Artikel Kanan
Artikel Kanan