Dugaan Korupsi Dana Hibah Siak, GPMPPK Desak Kejagung Copot Kajati Riau
Editor : redaksiridarnews | Penulis: Rilis

nasional | 28 Mei 2022 | Dilihat : 2417

Puluhan massa yang tergabung Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK) menggelar aksi unjuk rasa di gerbang kantor Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/5/2022).

JAKARTA, RIDARNEWS.COM - Puluhan massa yang tergabung Gerakan Pemuda Mahasiswa Pekanbaru Peduli Keadilan (GPMPPK) menggelar aksi unjuk rasa di gerbang kantor Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanudin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (27/5/2022).

Pantauan di lapangan, massa tampak membawa 1 unit mobil komando pengeras suara dan disertai spanduk bertuliskan "Copot Kajati Riau yang Mandul Terhadap Kasus Korupsi Besar di Provinsi Riau, dan Jaksa Agung Harus Turun Tangkap Dugaan Korupsi Dana Hibah Kabupaten Siak Tahun 2011-2019, Karena Kajati Riau Tidak Mampu". Disisi lain, tampak aparat gabungan Polisi dan Satpol PP bersiaga di lokasi.

"GPMPPK menilai kejaksaan tinggi Riau tidak serius dalam mengungkap kasus dugaan korupsi dana hibah bagi OKP di Kabupaten Siak, semasa kepemimpinan Bupati Syamsuar yang kini menjadi Gubernur Riau," kata Koordinator Lapangan, Riswan dalam orasinya.

Riswan juga mengatakan aksi GPMPPK ini merupakan lanjutan sebelumnya telah digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Riau pada tanggal 23 Mei 2022 lalu. Perwakilan dari mereka disambut oleh 
Asisten Intelijen Kejati Riau Raharjo Budi Krisnanto, Kasi Penkum dan Humas Kejati Riau Bambang Heri Purwanto, serta Kasidik Risky Rahma Rahmatullah.

"Dugaan kasus korupsi dana hibah di Siak pada Tahun Anggaran 2011-2019 seharusnya menjadi prioritas, tetapi Kejati malah mengejar kasus korupsi bansos yang diterima fakir miskin, sementara dana hibah yang diduga dinikmati oleh kroni-kroni terdekat Syamsuar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Ketua OKP seperti KNPI, Karang Taruna dll, justru tidak disentuh, padahal sebelumnya Ulil, Iksan, dan Indra Gunawan telah diperiksa, namun sampai saat ini seolah olah hilang," ungkap Riswan.

Cuaca panas tak menyurutkan semangat massa GPMPPK menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap meminta Kejagung RI turun tangan mengungkapkan dugaan korupsi dana hibah kabupaten Siak tahun 2011-2019.

"Kami menyampaikan seharusnya Kejagung RI lebih fokus atas dugaan korupsi dana hibah, bukan korupsi bansos yang jelas diterima fakir miskin," ucapnya nada kesal.

Dugaan korupsi dana hibah Kabupaten Siak berdasarkan LHP Keuangan Pemkab yang dilakukan oleh BPK RI, dan didalam LHP tersebut dengan jelas BPK menjelaskan adanya temuan pemberian dana hibah terus menerus setiap tahun anggaran kepada OKP yang sama, dan hal tersebut jelas melanggar hukum. "Diantara penerima bantuan adalah pada saat Ulil, Iksan dan Indra Gunawan yang merupakan orang dekat Syamsuar menjadi ketua pada OKP penerima dana hibah," ucap dia.

Selanjutnya, setelah melakukan orasi selama kurang lebih satu jam, massa aksi diterima oleh perwakilan Kejagung RI, Kabag Hukum. Setelah menyerahkan pernyataan sikapnya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. (Rilis) 

Artikel Kanan
Artikel Kanan