Harga TBS Anjlok, PP BMR : Siapa yang Diuntungkan
Editor : redaksiridarnews | Penulis: Red

ekonomi | 26 Juni 2022 | Dilihat : 1331

Ilustrasi (internet)

PEKANBARU, RIDARNEWS.COM - Harga tandan buah sawit kian hari menurun, membuat para petani mengeluh dan menjerit. Melihat ini semua, Pengurus Pusat Barisan Muda Riau (PP BMR) melalui Sekretaris Ali Junjung Daulay mengatakan hal ini menghancurkan ekonomi dan dapur para petani sawit yang bergantung hidup pada sawit.

Bukan hanya petani yang korban, tapi semua masyarakat, karena multi player effect dari sawit sangat mempengaruhi sendi-sendi aspek sosial, ekonomi, ekologindan aspek keamanan.

Seperti diketahui, penurunan harga TBS yang kian hari semakin menurun dikarenakan menumpuknya tangki - tangki Crude Palm Oil (CPO) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS), ditambah melambatnya penyerapan industri pengolahan (refinery). 

Semuanya ini terjadi karena tersumbatnya ekspor CPO dan Turunannya. Lambatnya ekspor terjadi karena peraturan menteri keuangan, peraturan menteri perdagangan dan Kemenko Ekonomi yang praktis tidak berdaya.

Ali menegaskan jeritan petani sawit ini tidak boleh dibiarkan begitu lama, saat ini harga TBS sudah menyentuh Rp400-800/kg untuk petani swadaya, harus ada kebijakan strategis yang harus dijalankan. Kesempatan ini juga sudah mulai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil untung dan manfaat politik. "Dalam kondisi ini tidak satupun pihak yang diuntungkan, malah menjadi bahan ejekan dari negara tetangga, karena kita terjebak minyak goreng dan justru menghancurkan bahan baku," kata Ali 

Hal senada disampaikan Ketua Bidang Advokasi PP BMR Junelka Lisendra Padang, penuruan harga TBS diakibatkan kesalahan pengambilan kebijakan pasca pencabutan larangan ekspor. Seharusnya urusan Migor itu sederhana, cukup disubsidi daei dana BPDPKS. "Gak perlu ribet-ribet yang justru menghancurkan sawit Indonesia", ujarnya. 

Menurut Junelka, Pemerintah harus segera tetapkan kebijakan strategis terkait minyak sawit dalam negeri untuk mendongkrak harga TBS yang kian anjlok untuk menjaga stabilitas ekonomi para petani sawit yang hidupnya digantungkan pada sawit.

Kepala Daerah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) jangan berdiam diri, khususnya di Riau. Masyarakat di Riau banyak yang bergantung hidup pada sawit. 

"Kami PP BMR meminta Gubernur Riau untuk segera surati Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Riau untuk melakukan pengawalan terhadap harga TBS. DPRD Riau pun begitu lakukan pengawasan jangan hanya berdiam diri," lanjut Junelka.

"Kami berikan waktu 3x24 jam, kalau tidak ada langkah pengawalan tersebut kami akan mendatangi Kantor Gubernur dan DPRD Riau," tegas Junelka.

Kami mendukung penuh Asosiasi sawit atau siapapun yang sudah memperjuangkan harga TBS Petani sawit. Dan sebaliknya "kami mengutuk bagia siapapun yang coba-coba menyudutkan Petani Sawit yang saat ini sudah sangat terancam dapur rumah tangganya", tegas Junelka. (**)

Artikel Kanan
Artikel Kanan