Perlu Keseriusan Semua Pihak, Bengkalis Menjadi Kabupaten Layak Anak
Editor : rima | Penulis: red

adv | 23 Maret 2020 | Dilihat : 217

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan kembali memimpin rapat koordinasi tentang realisasi kegiatan tahun 2020 dan penyusunan rencana kerja tahun 2021 bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, Selasa, (

BENGKALIS, RIDARNEWS.COM - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan kembali memimpin rapat koordinasi tentang realisasi kegiatan tahun 2020 dan penyusunan rencana kerja tahun 2021 bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, Selasa, (25/02/2020).

Selain Ketua Komisi IV, turut hadir juga wakil ketua Samsu Dalimunthe, Sekretaris Irmi Syakip Arsalan dan anggota dr. Moris,H. Zamzami, Hj. Zahraini, Rahmah yenny dan Andi Pahlevi.

Dan juga hadir Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bengkalis, Raja Airlangga didampingi dihadiri Kabid KHPP Yusnani, Kabid PHPA Wasiah, Kabid KPUG Syarifah Zamaniah, dan staff.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis, Sofyan, S.Pd.I mengharapkan supaya Kabupaten Bengkalis menjadi Kabupaten Layak Anak dapat mengatasi kekerasan terhadap anak di tahun 2021 mendatang, nantinya anak-anak yang ada di Bengkalis bisa terlindungi dengan baik.

“Harus ada langkah-langkah konkrit dalam memenuhi target untuk mencapai kota layak anak, kerjasama dengan penegak hukum diperlukan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak, sehingga di tahun 2021 harus dihitung skala prioritas dengan mengacu pada tahun-tahun sebelumnya agar kekerasan terhadap anak tiap tahun bisa menurun,” ujar Sofyan.

Selanjutnya, Sekretaris Komisi IV, Irmi Syakip Arsalan, S.Sos, M.Si mengingatkan bahwa program-program yang akan dilakukan di tahun 2021 nantinya dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

"KPAID tidak sepenuhnya ditangani oleh pemberdayaan perempuan, ini menjadi tanggung jawab nasional dan pemberdayaan perempuan sifatnya membantu. Segala bentuk kegiatan dan program yang direncanakan, kita minta KPAID dapat melibatkan Komisi IV sehingga apapun bentuk kegiatan dapat diselaraskan dan dapat sama-sama diperjuangkan," ungkap pria yang akrab disapa Ikip.

Kemudian dalam rapat koordinasi tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Bengkalis Raja Arlingga memaparkan bahwa kegiatan yang telah diagendakan di tahun 2020 ini meliputi pembinaan dan evaluasi yang sudah berjalan sekitar 34 persen.

"Kegiatan itu meliputi pelaksanaan penerapan sekolah anak berbasis masyarakat di Kabupaten Bengkalis, kegiatan sunat massal yang masih dalam tahap penjajakan dan diharapkan bulan April sampai dengan Juli bisa terlaksana,"ujar Raja Airlingga.

Dijelaskan Raja Airlangga, bahwa di tahun 2020 ini akan dilakukan percepatan untuk menjadi kabupaten layak anak dengan dilakukan monitoring pada tiap-tiap kecamatan.

“Dalam memenuhi tercapainya kabupaten layak anak, Dinas pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis menggelar Musrenbang forum anak tingkat sekolah yang diikuti oleh anak didik mulai dari SMP dan SMA sederajat, juga kegiatan IKBD dengan menggelar workshop atau seminar yang akan dilaksanakan di yogyakarta,"terang dia.

Kegiatan sunat massal akan dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni Bulan April dilaksanakan di Kecamatan Bengkalis, Bantan, Siak Kecil dan Bandar Laksamana. "Untuk bulan Juni dan minggu pertama Juli dilaksanakan di Kecamatan Mandau, Bathin Solapan dan Tualang Muandau, kegiatan ini disesuaikan dengan libur ujian akhir sekolah,”pungkas pria yang miliki senyum khas.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Komisi IV, Ir. H.Samsu Dalimunthe berharap Kabupaten Bengkalis dapat segera menjadi Kabupaten Layak Anak.

"Tentu saja ini harus melalui proses yang cukup panjang dan kajian yang matang serta melibatkan tim ahli dan instansi terkait hingga rancangan peraturan daerah (Ranperda) Kabupaten Layak Anak dapat rampung," kata Samsu Dalimunthe.

Ini bisa memberikan manfaat banyak buat masyarakat, terutama memberi payung hukum kepada terpenuhinya hak-hak anak.

"Kita berharap hasil jerih payah pihak legislatif bersama tim ahli dan dinas terkait bisa memberikan dampak positif juga kepada masyarakat, yang paling terpenting dengan adanya Perda ini kita sudah punya payung hukum, mekanisme yang jelas apa- apa saja hak anak yang perlu dipenuhi dan dilindungi,” ungkap politisi PKS.

Menurut pria yang akrab disapa Samda lagi, hal tersebut perlu keseriusan dan kerjasama semua pihak agar Bengkalis benar-benar terpenuhi sebagai Kabupaten layak anak.

“Jangan adalagi orang di pinggir jalan gendong anak sambil meminta-minta. Dan tidak ada lagi anak yang tidak bersekolah karena membantu orang tua mencari kara-kara atau botol plastik bekas minum. Tidak ada lagi anak-anak yang ngelem, tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena tidak ada biaya, ini memang tidak mudah tapi kita yakin kita bisa,”tegas Samda. (adv)

 

 

 

Artikel Kanan
Artikel Kanan